Anggaran Pilkada Serentak Membengkak Jadi Rp 7,1 Triliun

3 November 2015 1099 Views

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan, pemilihan kepala daerah (pilkada) yang melibatkan 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota siap dilaksanakan pada 9 Desember 2015.

“Pada prinsipnya, KPU kemudian Panwas (Panitia Pengawas Pemilu), kemudian Kemendagri dan seluruh yang terlibat di dalam keamanan, siap melaksanakan pilkada serentak yang kita berharap dapat lancar, sukses dan demokratis,” kata Mendagri Tjahjo seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Senin 2 November 2015 sore.

Mendagri menuturkan, Presiden Jokowi memerintahkan kepada semua jajarannya, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepala Polri serta Kemendagri, untuk melakukan deteksi dini di sejumlah wilayah yang rawan muncul konflik.

Terkait anggaran pelaksanaan pilkada serentak, Mendagri menjelaskan, anggarannya sudah tercukupi semua. Anggaran diambilkan dari APBD sebesar Rp 7,1 triliun.

“Ini justru memang cukup mengejutkan, dari perhitungan yang hanya Rp 4,8 triliun tapi ternyata karena kita serentak justru meningkat menjadi Rp 7,1 triliun,” ungkap Tjahjo dikutip dari setkab.go.id, Selasa (3/11/2015).

Pada kesempatan ini, Mendagri mengingatkan kembali apa yang telah disampaikan dalam rapat koordinasi Menkopolhukam agar Bareskrim, Kapolri, Jaksa Agung dan juga kementeriannya memberikan peringatan kepada daerah tingkat 2 yang mengingkari naskah perjanjian hibah daerah menyangkut anggaran pengawasan dan anggaran pilkada.

Mendagri juga menyampaikan perintah dari Presiden Jokowi untuk mencermati daftar pemilih tetap atau DPT.

“Kami sudah melakukan apel Satpol Pamong Praja (PP) dan juga apel kecamatan untuk forum-forum pimpinan daerah di tingkat kecamatan. Harus ada sinergi antara camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Kapolsek dan Koramil mengingat potensi konflik dan indikasi manipulasi-manipulasi suara itu ada di tingkat kecamatan,” tutur Tjahjo.

Menurut Mendagri, mulai Rabu besok, tim dari Kementerian Polhukam, KPU dan juga Bawaslu, akan memantau 3 daerah khususnya, yakni TTU (Timor Tengah Utara) NTT, Blitar (Jatim), dan Tasikmalaya (Jabar) dalam pelaksanaan tahapan pilkada, terkait masih ada indikasi calon yang statusnya bebas bersyarat, juga masih ada indikasi manipulasi pendaftaran dari partai politik.

Namun, pemantauan tahapan-tahapan pilkada di keseluruhan daerah yang menggelar pilkada tetap dilakukan.

“Ini yang tadi diperintahkan Bapak Presiden untuk BIN, Kapolri, termasuk Kemendagri untuk memantau dengan cermat agar ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses,” pungkas Tjahjo Kumolo.