Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang, Politisasi SARA

Wakil Bupati Madina, bersama FKPD Madina melepas burung Merapati dan balon pada acara deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA

Panyabungan, StArtNews- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang dilaksanakan serentak 2018, Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), Rabu (14/2) di Lapangan Hotel Abara Kecamatan Panyabungan.

Dalam menyukseskan Pilkada 2018, Bawaslu RI melaksanakan Deklarasi serentak, yang dilaksanakan pada Rabu (14/2).

Acara deklarasi ditandai dengan, pembacaan deklarasi yang dibacakan Komisioner Panwaslu Madina Maklum Pelawi, pelepasan Burung Merpati, pelepasan balon dan pemberian tanda tolak di atas kain putih yang dilakukan Wakil Bupati Madina, FKPD Madina.

Hadir dalam acara, Wakil Bupati Madina HM. Jakfar Sukhairi Nasution, Ketua DPRD Madina Hj. Lely Artati, S.Ag, Kapolres Madina AKBP Martry Sonny, S.IK,  Dandim 0212/TS, BNN, Kalapas Panyabungan, Kajari Panyabungan, Komisioner Panwas Madina, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Partai Politik, NU, OKP, LSM dan Mahasiswa, Panwascam.

Wakil Bupati Madina HM. Jakfar Sukhairi Nasution menyampaikan deklarasi tolak dan Lawan politik uang dan politisasi SARA ini sangat bagus dalam Pilkada 27 juni mendatang.

Atas nama Pemerintah sangat bersukur acara deklarasi yang di aksanakan Panwaslu Madina, karena hal ini bisa meminimalisir pelanggaran dalam Pilkada ini” ucapnya.

Sementara pidato Ketua Bawaslu RI yang disampaikan Ketua Panwas Madina Henri Pulungan menyampaikan Komitmen ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada.

Politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Menurutnya, semua elemen bangsa terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanan pada politik uang. Oleh karena itu, praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bawaslu memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas Pilkada dengan mengajak semua pihak untuk terlibat.

Dalam pidato tersebut juga dikatakan Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah. Oleh karena itu menghadapi tantangan tersebut Bawaslu mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di tanah air, untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas, dan menjunjung nilai luhur bangsa yaitu kita bersama-sama melakukan “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang berintegritas.

Melalui Deklarasi ini kita hendak menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara Pemilu, partai politik dan seluruh lapisan masyarakat

Reporter : Hanapi Lubis

Editor : Hanapi Lubis

Komentar Anda

komentar

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...