Hak Keuangan Pemko Terancam Selama 6 Bulan

indexJika terlambat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016, maka hak-hak keuangan daerah akan terancam selama 6 bulan ke depan. Hal itu sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tahun 2014.

“Ya, ada dikenakan sanksi administratif, jika ada keterlambatan sesuai dengan aturan yang dimaksud. Itu sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 311 sampai 313,” ujar Walikota Psp Andar Amin Harahap SSTP MSi melalui Kepala Bagian Hukum Rahmat Marzuki Nasution SH, Senin (16/11).

Kemudian, Rahmat menjelaskan, sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tersebut, Pasal 311 ayat 1 menyebutkan, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Selanjutnya, Ayat 2 berbunyi Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya, Pasal 312 ayat 1, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Sedangkan Ayat 2, menyebutkan DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 bulan.
“Disinilah sanksi yang diberikan kepada daerah, apabila ada keterlamatan,” terangnya.

Kemudian, penjelasan sanksi tersebut terdapat pada Ayat 3,  sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Menurut ketentuan ini, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama Pimpinan DPRD akan mendapatkan sanksi administratif yang dimaksud apabila ada keterlambatan,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai hak-hak keuangan yang dimaksud dalam aturan tersebut, Rahmat menjelaskan, hak-hak keuangan disitu artinya gaji, tunjangan, intensif dan lainnya yang berkaitan dengan hak keuangan.

“Ya, itulah semua apabila terjadi keterlambatan.  Sedangkan maksud dari Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun ini adalah, artinya paling lama November,” terangnya.

Disisi lain, ketika Metro Tabagsel mencoba konfirmasi kepada Ketua DPRD Hj Taty Ariyani Tambunan SH dan Wakil Ketua II Ir H M Yusuf Nasution MM terkait dengan proses pembahasan Ranperda APBD tahun anggaran 2016 di DPRD yang telah diusulkan Kepala Daerah serta terkait dengan undang-undang pemerintah daerah tersebut, belum memberikan jawaban.

Komentar Anda

komentar

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...