Setop Bikin Gaduh Fokus di Infrastruktur

1POJOK REDAKSI – PERSOALAN pencairan anggaran tertumpuk pada akhir tahun terpecahkan sudah. Presiden Joko Widodo memutus lingkaran setan masalah yang telah berlangsung beberapa periode pemerintahan tersebut. Penandatanganan 644 paket proyek infrastruktur senilai Rp8,81 triliun di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (6/1), merupakan fakta paling benderang bagaimana persoalan klasik itu dipecahkan dengan inovasi.

Dalam kesempatan itu, penandatanganan dilakukan di lima lokasi berbeda, yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura. Presiden menyaksikan semua proses kontrak yang dilakukan secara serentak melalui video conference. Penandatanganan kontrak infrastruktur itu menepis anggapan bahwa kontrak belanja modal pemerintah baru bisa dieksekusi pertengahan tahun.

Maka, pencairan dan pelaksanaan proyeknya pun baru berjalan di penghujung tahun. Persepsi itu ternyata keliru besar. Sejak hari-hari pertama Januari, pemerintahan Jokowi-JK dapat langsung mengeksekusi kontrak belanja modal tersebut. Kita mengapresiasi terobosan Presiden Jokowi.

Dengan kontrak awal tahun, pemerintah mendorong percepatan implementasi proyek jauh lebih awal. Artinya, roda perekonomian tidak perlu menunggu pertengahan hingga akhir tahun untuk bergerak. Jika ini dapat dilakukan secara konsisten, optimistisme perbaikan iklim ekonomi akan berlangsung cepat, bukan tanpa dasar. Pertumbuhan ekonomi pun niscaya ikut terdorong.

Karena itu, kita mendukung sepenuhnya perintah Presiden Jokowi agar seluruh kementerian dan lembaga negara mengikuti langkah mempercepat belanja modal segera. Namun, kita juga sepakat dengan imbauan agar pemerintah tetap cermat, tidak jorjoran dalam memadatkan belanja modal di awal tahun.

Seluruh perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek harus rinci dan akurat sejak awal. Jangan sampai karena mengejar target, buru-buru mempercepat belanja modal, lantas mengabaikan kelaikan dan proyek pun mangkrak. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian proyek harus tetap mengedepankan disiplin good corporate governance. Bila tidak, niscaya percepatan belanja itu hanya akan menjadi bumerang.

Terlihat sebagai anugerah di awal, tetapi menjadi bencana pada akhirnya, karena ia meninggalkan masalah. Ini pekerjaan besar yang membutuhkan fokus, konsentrasi, dan energi. Karena itu, kita ingin soliditas kabinet ditingkatkan. Seluruh jajaran Kabinet Kerja harus memfokuskan konsentrasi dan energi pada percepatan dan eksekusi belanja modal.

Kabinet tidak boleh  direcoki urusan-urusan tidak penting. Jangan habiskan energi dengan membikin kegaduhan di tubuh sendiri. Kegaduhan terakhir terjadi ketika Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumbar hasil evaluasi ke publik. Alih-alih memacu, ia justru memacetkan kinerja anggota kabinet terutama yang mendapat nilai rendah.

Kabinet harus fokus. Abaikan hiruk-pikuk pengganggu konsentrasi, termasuk isu reshuffle yang mengemuka. Yang ditunggu publik ialah implementasi atas prinsip yang kerap dikemukakan Presiden, yakni kerja, kerja, dan kerja.

Komentar Anda

komentar

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...