Suap Obat ke Dokter,Kementerian Kesehatan Serius Gandeng KPK

451731_620MUSIK & INFORMASI PAGI –Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Purwadi mengatakan Kementeriannya sedang mempersiapkan pertemuan dengan Direktorat Gratifikasi KPK untuk menindaklanjuti dugaan suap atau gratifikasi ke dokter.”Ini lanjutan dari kedatangan Bu Menteri ke KPK pekan lalu,” kata Purwadi di kantornya Rabu 11 November 2015.

Pertemuan itu, rencananya diadakan setelah pertemuan resmi antara Menteri Kesehatan Nila Moeloek dengan Gabungan Perusahaan Farmasi dan Ikatan Dokter Indonesia. Pertemuan Nila dengan GP Farmasi dan IDI pun rencananya baru akan diadakan pekan depan. Dalam pembahasan dengan kelompok farmasi dan dokter, Nila akan membahas tentang langkah lanjutan para pihak untuk meningkatkan pencegahan gratifikasi pada dokter. “Seperti apa bentuknya, kami belum paham. Tunggu sampai pertemuan itu terjadi saja,” kata Purwadi.

Hasil pertemuan dengan GP Farmasi dan IDI, kata Purwadi, akan dibawa dalam pertemuan dengan Direktorat Gratifikasi KPK. Bahasan dengan KPK pun akan membicarakan teknis pencegahan apa yang bisa dilakukan para pihak agar gratifikasi tidak terjadi. “Kami akan menjabarkan aturan pencegahan kami, apakah Permenkes 14 tahun 2014 (tentang pengendalian Gratifiksi di Lingkungan Kementerian Kesehatan), sudah cukup (untuk cegah gratifikasi)? Kalau tidak, ya kami revisi” lanjut Purwadi.

Purwadi mengatakan selama ini pencegahan dokter pegawai negeri sipil menerima gratifikasi sudah banyak dilakukan oleh kementeriannya sejak lima tahun lalu dalam bentuk seminar, pertemuan, dan aturan. Aturan pencegahan dokter atau pejabat publik dari lingkungan Kementerian Kesehatan menerima gratifikasi tersebar dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 thun 2014, PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Ada pula aturan Perkonsil Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi bahwa gratifikasi adalah pelanggaran disiplin. Pencanangan zona Integritas di lingkungan Kementerian kesehatan pun sudah dicanangkan pada 18 Juli 2012.Ada pula Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan. “Bahkan, ada pula pelajaran wajib sebanyak 2 SKS bagi siswa di politeknik kesehatan agar paham apa itu gratifikasi untuk pencegahannya,” katanya.

Kasus dugaan gratifikasi atau suap terbongkar berdasarkan temuan Tim Investigasi Majalah Tempo. Sesuai catatan keuangan perusahaan farmasi PT Interbat yang diperoleh Tempo, sebanyak 2.125 dokter menerima uang dengan nilai antara Rp 5 juta sampai Rp 2,5 miliar. Mereka tersebar di lima provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sebagian dokter penerima uang dari Interbat itu berstatus pegawai negeri dan bekerja di rumah sakit milik pemerintah.

Menteri Nila, dan Purwadi, serta Ketua IDI sempat mendatangi KPK terkait masalah ini pada Jumat 6 November 2015. Ia ingin mencari informasi ke lembaga antikorupsi itu terkait gratifikasi atau penerimaan bagi penyelenggara negara. Kementerian Kesehatan, kata Nila, sudah ada peraturan yang mengikat mengenai gratifikasi tersebut. Namun karena sifatnya tidak merata ia berupaya menanyakan lebih lanjut ke KPK mengenai hal ini. “Tahun 2014 sudah ada Permenkes yang mengatur gratifikasi. Tapi tertera pegawai Kemenkes yang PNS. Makanya saya ingin penjelasan KPK apa itu gratifikasi? Sampai batas mana?” kata Nila saat itu. Purwadi pun menyatakan persepsi gratifikasi antara KPK dan Kementerian Kesehatan sudah sejalan.

Komentar Anda

komentar

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...