​Dana 8 Miliyar untuk Pelayanan Pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Panyabungan Dipertanyakan

Panyabungan.StArNews-Maraknya keluhan pelayanan pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Panyabungan Senin disebut-sebut berakar dari `bobroknya` manajemen rumah sakit umum Panyabungan. Hal ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan sanksi yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

Hal ini di sampaikan sejumlah eleman masyarakat Mandailing Natal kepada StarNews di pusat kota Panyabungan Senin (1/5).

Fauzan Helmi Rangkuty salah satu Direktur Madina Care mengatakan pelayanan Rumah Sakit Umum Panyabungan,sangat mengkecewakan,keluhan masayarakat sudah banyak terdengar ke kuping saya seperti jenis obat untuk pasien pelayanan yg amburadul, Hingga hari ini tak jelas kriteria obot-obatan untuk pasien BPJS. Banyak pasien ketika dirawat di rumah sakit, tapi obatnya kebanyakan beli di apotik luar (apotik rakyat).” Kata Fauzan

Lalu dimana letak jaminan kesehatan yang ditanggung BPJS? Ada lagi anggaran pelayanan pasien BPJS Rumah Sakit Umum senilai 8 Miliar lebih yang di tampung APBD 2016 tidak tahu kemana arahnya entah kemana, jadi apa gunanya masyarakat bayar iuran perbulan, jika mereka masih dibebani biaya pengobatan?

Yang dipikirkan Fauzan yang juga aktivis madina ini ialah, bagaimana nasib orang yang benar-benar tak mampu yang sakit. Jangankan untuk menebus obat di apotik luar, untuk makan sehari-hari saja mereka susah, misalnya. Apakah pihak rumah sakit harus memaksa pasien agar nebus obat? Atau rumah sakit hanya menangani pasien dengan pengobatan seadanya?

Dia juga  menambahkan “Bagaimana jika yang sakit itu benar-benar orang tidak mampu, sementara mereka setiap mendapatkan resep dokter harus mengambil obat ke apotik luar?

Belum lagi perbedaan, atau perlakuan pelayanan yang membeda-bedakan antara pasien BPJS dan tidak. Bukan soal tempat/ruang pasiennya, tapi perlakuan terhadap pasiennya. Kadang keluar bahasa yang tidak pantas dari pihak rumah sakit terhadap pasien atau keluarga pasien.

Atau, ada pasien yang ditolak rumah sakit, baik secara langsung atau tidak langsung. Misalnya, pasien A harus dioperasi usus butuh pihak rumah sakit menyatakan, bahwa mereka tidak bisa melakukan operasi, karena peralatan rumah sakit tidak ada. Padahal mereka bisa melakukannya, dan pelatannya tersedia, percuma anggaran Rumah Sakit Umum ditampung tiap tahun d APBD.” Ujarnya.

Disamping Direktur Rumah Sakit Umum Panyabungan saat dihubungi StArtNews dengan Hendpone seluler untuk menanyakan anggaran 8.364.000.000 untuk Pelayanan Pasien BPJS Rumah Sakit Umum tidak ada jawaban hingga berita ini dimuat Redaksi.

Reporter : Sakban Azhari

Editor : Hanapi Lubis

Komentar Anda

komentar

Written by Ade