BPK Selidiki Adanya Dugaan Korupsi Pengadaan Buku di Madina

Ilustrasi

Panyabungan, StArtNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatra Utara (Sumut) sedang melakukan penyelidikan atas dugaan adanya korupsi dalam pengadaan buku yang ditampung dalam anggaran dana desa di Kabupaten Mandailing Natal.

Hal ini disampaikan Kepala Cabang Kejaksaan Natal Yus Iman Harefa kepada wartawan diruang kerjanya baru baru ini.

Atas penyelidikan ini, kata, Iman bekerja sama dengan BPK Sumut. Selain pengadaan buku, ia juga mengatakan, ada juga beberapa item kegiatan yang bersumber dari dana desa tahun 2020 saat ini telah diperiksa.

“Kasus yang saat ini kita tangani itu dengan BPK terkait dugaan korupsi pengadaan buku perpustakaan yang bersumber dari dana desa tahun 2019 di 28 desa se- kecamatan natal dan ada juga yang kita periksa sekarang ini sejumlah kegiatan desa yang sumbernya dari dana desa tahun 2020,” kata Iman.

Iman menyamapaikan, bahwa pengembangan kasus dugaan korupsi ini dimulai sejak bulan April 2021, dan sudah naik ketahap penyidikan pada bulan Mei 2021. Kemudian memeriksa semua kepala desa se- kecamatan Natal dan beberapa orang dari pihak kecamatan termasuk Camat Natal Riflan guna dimintai keterangannya.

“Yang kita periksa itu masih sebatas saksi untuk mengklarifikasi dugaan temuan. Dan kasus yang diperiksa saat ini adalah pengadaan Handy Talk (HT), Pengadaan buku perpustakaan, pelatihan tanggap bencana, pelatihan PKK tahun 2019 yang bersumber dari dana desa,”ujarnya.

Kemudian kata Iman, untuk memaksimalkan penanganan kasus ini, pihaknya telah meminta perhitungan kerugian negara kepada tim BPK.

“Meraka (BPK) respon permintaan kita itu dan sudah turun langsung kelapangan guna memeriksa dan melakukan klarifikasi dikantor Cabjari Natal terhadap pihak-pihak terkait, baik kepala desa maupun pihak kecamatan serta meminta dokument yang terkait dengan kegiatan bersumber dana desa,”ucapanya.

Lebih lanjut Kacabjari Natal mengatakan, dalam pemeriksaan BPK menemukan sejumlah kegiatan yang diduga fiktif dan ada kegiatan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

“Misalnya pengadaan buku perpustakaan yang sampai sekarang pihak kepala desa selaku pengelola anggaran dana desa belum menerima fisik buku itu maupun Handy Talk tersebut,” katanya.

Iman menyebutkan, dalam pemeriksaan yang dilakukan pihaknya, para kepala desa mengakui bahwa dalam pengadaan buku perpustakaan tersebut, fisik atau bukunya sama sekali tidak mereke terima. Sementara dalam pengakauan kepala desa, uangnya sudah di setorkan kepada Camat maupun pihak kantor kecamatan Natal, sebesar Rp7.000.000. Begitu juga dengan pengadaan Handy Talk sebesar 13.500.000 setiap desa.

“Kita tunggu dulu hasil audit BPK nantinya keluar, baru akan bisa menentukan siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sampai kasus ini diteruskan ketahap persidangan untuk membuktikanya,”ujaranya.

Sementara itu Camat Natal Riplan saat, dari pernyataannya yang dikonfirmasi wartawan, bahwa membenarkan pemanggilan atas dirinya oleh BPK untuk mengklarifikasi dugaan kasus penyelewengan dana desa.

Ia mengatakan jika pengadaan buku perpustakaan tersebut bukan perintahnya namun dari pihak ketiga. Akan tetapi Riflan enggan menyebut siapa orang pihak ketiga yang di maksud.

Dalam konfirmasi wartawan itu juga, Riflan membantah tudingan kepadanya dengan menyalahgunakan jabatan yang saat ini ia pimpin. Dan tidak pernah memerintahkan para kepala desa untuk menampung anggaran sejumlah kegiatan yang ditudingkan.

Reporter: Hasmar Lubis

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...

Hak Cipta @Redaksi