Pemuda Karya Soroti Dugaan Korupsi Dana Desa yang Libatkan Camat Natal

Panyabungan, StartNews –  Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Pemuda Karya (DPD IPK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyoroti temuan aparat penegak hukum tentang dugaan korupsi dana desa di Kecamatan Natal.

Mereka mendesak Kacabjari dan BPK Sumut segera menetapkan tersangka dalam kasus korupsi dana desa (DD) yang diduga melibatkan Camat Natal.

Ketua DPD IPK Madina Samsuddin Lubis mengatakan, persoalan kasus dugaan korupsi DD yang melibatkan pihak kecamatan segera diusut sampai ditemukan tersangkanya.

“Kita beri apresiasi kepada penegak hukum atas peyelidikan adanya dugaan kasus korupsi. Kita berharap Kacabjari Natal dan tim BPKP Sumut segera menetapkan tersangkanya, karena miris kita mendengar oknum pejabat memanfaatkan kuasanya untuk menekan para kades guna memuluskan akalnya tersebut,” kata Samsuddin, Sabtu (17/7/2021).

Menurut dia, dana desa adalah amanah negara untuk menyejahterakan rakyat, terutama untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat desa melewati masa-masa akibat pandemi Covid-19.

Menurut dia,  sudah saatnya program DD diaudit di seluruh Kabupaten Madina.

“Ini merupakan langkah awal bagi para penegak hukum untuk segera mengungkap tabir gelap aktor mafia dana desa ini. Bukan hanya di Natal, tetapi semua desa di Mandailing Natal,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika DD telah dijadikan alat pemuas nafsu para pejabat dan kepala desa untuk memperkaya diri, maka hal ini tidak dibenarkan.

“Kita meminta Kacabjari Natal dan BPKP Sumut transparan kepada publik terkait penanganan kasus ini. Semoga pengembangannya tidak berhenti di tengah jalan,” sebut Samsuddin.

Kasus dugaan korupsi DD di Kecamatan Natal terungkap setelah Kacabjari Natal Yus Iman Harefa bekerja sama dengan BPK Sumut mengaudit beberapa kegiatan yang bersumber dari anggaran DD.

Selain pengadaan buku di perpustakaan desa tahun 2019 dan pengadaan handy talky (HT) yang hingga sekarang fisiknya belum diterima aparat desa. Ada juga kegiatan pelatihan tanggap bencana, pelatihan PKK 2019, pelatihan 3 pilar, pelatihan BPD, pelatihan PKK, dan pelatihan LPM 2020.

Dalam peyelidikan Kacabjari Natal, Iman mengatakan aparat desa mengaku agenda kegiatan tersebut dilaksanakan dan dikelola oleh pihak kecamatan.

Iman juga menjelaskan pengembangan kasus ini di mulai sejak April 2021dan sudah naik ke tahap penyidikan pada Mei 2021 dengan  memeriksa semua kepala desa se-Kecamatan Natal.

Menurut pengakuan para kepala desa, kata Iman, dalam pengadaan buku perpustakaan tersebut, fisik atau bukunya sama sekali tidak mereka terima. Sementara uangnya telah disetor kepada camat maupun pihak kecamatan sebesar Rp 7 juta. Begitu juga  pengadaan HT sebesar 13,5 juta setiap desa.

Kasus dugaan korupsi tersebut pernah dibantah Camat Natal Riplan. Dia mengaku pernah dipanggil BPK untuk mengklarifikasi dugaan kasus penyelewengan dana desa.

Riplan mengatakan pengadaan buku perpustakaan tersebut bukan perintahnya, tetapi pihak ketiga. Namun, Riflan enggan menyebut identitas pihak ketiga yang dia maksud.

Riflan juga membantah telah  menyalahgunakan jabatannya. Dia mengaku tidak pernah memerintahkan para kepala desa untuk menampung anggaran sejumlah kegiatan yang dituduhkan padanya.

Reporter: Hasmar Lubis

 

 

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...

Hak Cipta @Redaksi