Rapat Monev dengan Pemprov Sumut, KPK Sebut Tambang Ilegal Perlu Ditindak

Ilustrasi. (FOTO: DOK STARTNEWS)

Jakarta, StartNews – Direktur Koordinasi dan Supervisi I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Didik Agung Widjanarko menegaskan operasi tambang ilegal perlu penegakan hukum yang nyata dan segera. Seharusnya, menurut dia, operasi tambang itu menghasilkan manfaat bagi masyarakat sekitar bukan sebaliknya.

“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana penertiban perizinan dan dampak usaha tambang bagi pendapatan daerah. Kalau ada operasi tambang ilegal, perlu penegakan hukum. Kalau ada izin, seharusnya ada kemanfaatan, bukan kemudhorotan,” kata Didik dalam keterangannya, Jumat (9/7/2021).

Didik Agung Widjanarko menyampaikan hal itu dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Inventarisasi dan Penertiban Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) secara daring, Kamis (8/7/2021).

Dilansir sindonews.com pada Jumat (9/7/2021), perwakilan Dirjen Minerba ESDM Sugeng Mujianto menyampaikan pemerintah tidak mungkin sendirian dalam mengelola kekayaan alam Indonesia. Sehingga, akhirnya memperbolehkan pihak lain. Namun, kata dia, harus sesuai izin dan prosedur yang berlaku.

Sugeng menjelaskan terkait pengawasan dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pembinaan pengawasan (binwas) dilakukan oleh Kemen ESDM melalui inspektur tambang.

“Kami juga mewajibkan adanya surveyor atau verifikator sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB). Namun, dengan UU No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, banyak izin daerah ditarik ke pusat. Saat ini ada sekitar 4.500-an izin mineral/batuan dan 3.500-an izin batubara,” kata Sugeng.

Dia menambahkan, pengawasan batuan dan non-mineral ini yang perlu dilakukan bersama. Masalah tumpang tindih penerbitan izin juga banyak mengemuka.

“Diharapkan dengan adanya pendelegasian kewenangan ke pemda maka binwas akan lebih efisien,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Sekda Provinsi Sumut Afifi Lubis menjelaskan, kondisi pertambangan Sumut dari hasil pendataan lapangan melalui aparat di Pemprov Sumut.

“Kita menyadari perubahan UU tersebut secara jelas menyatakan kewenangan pengelolaan baik perizinan maupun pengawasan telah beralih ke pemerintah pusat. Kondisi ini tentu bagi kami, posisi kami sebagai steering atau pengarah saja kepada rekan-rekan kita di kabupaten/kota,” kata Afifi.

Dia menjelaskan, terdapat 311 izin usaha pertambangan (IUP) yang tersebar di 23 kab/kota dengan total luas wilayah 4.647,06 hektare. Menurut dia,  ada 11 jenis izin utama IUP komoditas dan yang paling tinggi adalah jenis kerikil berpasir alami atau sirtu.

“Memang kondisi pengambilan pasir bersirtu, pengambilan tanah dan sebagainya banyak menimbulkan permasalahan. Kita sama-sama tahu di Kabupaten Langkat sebagaimana disampaikan oleh bupati, lebih banyak memberi mudhorot atau kerugian daripada manfaat. Hancurnya sarana, prasarana, dan infrastruktur jalan sebagai dampak pengambilan galian C,” kata Afifi.

Dari gambaran tersebut, Afifi menjelaskan, sesuai pemantauan tahun 2020 dan mungkin berubah saat ini, terdapat total 222 usaha galian C yang tidak berizin yang tersebar di 20 kabupaten/kota di Sumut. Lebih dari 50% dari total keseluruhan izin dan tambang tidak berizin tersebut, didominasi oleh komoditas batuan walaupun ada juga mineral logam dan batuan.


Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan menjelaskan keterkaitan penyelenggaraan pertambangan MBLB dan pemungutan pajak MBLB. Pertama, dalam hal kabupaten/kota menemukan kegiatan pertambangan dilaksanakan di luar wilayah pertambangan agar menghentikan pelaksanaan kegiatan pertambangan dan menghentikan pemungutan pajak MBLB.

“Kedua, dalam hal kabupaten/kota menemukan kegiatan pertambangan dilaksanakan di dalam wilayah pertambangan, namun tanpa izin agar kegiatan tetap dapat dilakukan, dengan berkoordinasi dengan provinsi untuk percepatan pengurusan izin dan pajak MBLB tetap dapat dipungut. Wilayah pertambangan ditentukan oleh pemda,” kata Hendriwan.

Kasubdit Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Fadliya mengatakan sepanjang syarat objektif dan subjektif pajak sudah jelas, sudah dapat dikenakan pajak.

“Dasar pengenaan MBLB, yaitu yang di mulut tambang, bukan dari pemanfaatan yang sudah melalui proses. Yang dikecualikan adalah yang nyata tidak komersial,” kata Fadliya.

Sementara Kepala BPKAD Provinsi Sumut Ismail Sinaga menyampaikan permasalah ini sudah berlarut-larut tanpa ada penyelesaian konkrit. Dia menganggap ada yang salah dengan regulasi dan kebijakan MBLB dan meyakin hal ini sudah menjadi masalah skala nasional, karena sudah membawa dampak buruk, bukan saja bagi lingkungan, ekonomi, sosial masyarakat, tapi juga bagi citra dan pendapatan pemda.

“Kita harus dudukkan masalah ini secara nasional. Kabupaten/kota menjadi ragu mengambil tindakan. Semua seolah-olah menjadi ilegal. Saya juga titip agar pusat memperhatikan prinsip keadilan dan keberimbangan dengan daerah dalam merevisi kebijakan,” harap Ismail.

Sumber: sindonews.com/Sir

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...

Hak Cipta @Redaksi