Ungkap Kasus RP Cepat, Bareskrim Polri Incar Pengelola Pinjaman Online Ilegal

Bareskrim Polri mengungkap kasus TPPU dan penipuan melalui aplikasi pinjaman online (pinjol) bernama RP Cepat. (FOTO: ISTIMEWA)

Jakarta, StartNews – Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto memerintah jajarannya untuk menindak tegas para pengelola pinjaman online (pinjol) ilegal. Perintah penindakan ini diterbitkan untuk  menjawab keresahan masyarakat soal maraknya pinjol ilegal di berbagai daerah.

“Bahkan, Kabareskrim ngirim telegram ke seluruh jajaran Polri di Indonesia untuk mengungkap perkara pinjaman online ilegal,” kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Wisnu Hermawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Wisnu menuturkan, saat ini jajaran Dittipideksus Bareskrim terus mendata dan mendalami laporan masyarakat atas teror pinjaman online.

“Tapi, masih banyak lagi yang melaporkan terkait pinjol tersebut. Sampai hari ini anggota kami masih proses penyelidikan di berbagai daerah,” ungkapnya.

Pinjol RP Cepat Ilegal

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penipuan melalui aplikasi pinjaman online (pinjol) bernama RP Cepat. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya aplikasi pinjaman dengan suku bunga tinggi.

Wisnu menyebut selama beroprasi aplikasi RP Cepat tidak memiliki legalitas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami informasikan kepada masyarakat bahwa aplikasi RP Cepat tidak memiliki izin. Secara legalitas perusahaan ini tidak memiliki izin. Ini sesuai dengan hasil penyelidikan langsung kami dan pihak OJK di lapangan,” ujarnya kepada wartawan.

Dia menjelaskan dalam menjalankan operasinya, pihak pengelola aplikasi RP Cepat tidak memiliki tempat atau alamat perusahaan yang tetap.

“Mereka pindah-pindah. Terakhir di Jakarta Barat terungkap perusahaan itu mengontrak rumah. Dari sini terdapat lima orang ditangkap dan dua orang yang diduga sebagai pengendali aplikasi masuk DPO, diduga warga negara asing dari China,” tuturnya.

Dua orang DPO asal China yang berinisial GK dan XW diduga masih berada di Indonesia dan saat ini tengah dicekal ke luar negeri oleh Dirjen Imigrasi.

Wisnu menegaskan, penetapan lima tersangka dan dua DPO ini bukan didasari penerapan suku bunga yang tinggi, tetapi juga terkait SMS blasting serta teror kepada peminjam uang sebelum tenggang waktu yang ditetapkan. Sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Ini kita lihat melalui barang bukti yang ada berupa SIM Card dan alat-alat lainnya. Mereka juga melakukan SMS blasting kepada para peminjam. Ini jelas sangat meresahkan meski korban mengalami kerugian yang sangat kecil, namun jumlahnya jika diakumulasikan sangat besar,” katanya.

Reporter: Sir/Rls

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...

Hak Cipta @Redaksi