Panyabungan, StArtNews – Isu dugaan jatah proyek bagi anggota DPRD Mandailing Natal dari Dinas PUPR Mandailing Natal mencuat dikalangan pekerja jasa konstruksi, dari puluhan Paket Proyek PL atau Pengunjukan Langsung, sebagian diduga telah menjadi jatah anggota DPRD Mandailing Natal khusus nya di Bidang Bina Marga Dinas PUPR.
Menjawab isu tersebut, Kepala Bidang Program Dinas PUPR Mandailing Natal Rizal Harahap pada StArtNews Senin 15/07 mengaku tidak bisa menjawab, karena masih tupoksi dari pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal.
“Masalah paket DPRD dengan dalih Dana Aspirasi, saya tidak bisa menjawab, karena itu masih wewenang pimpinan saya,” papar Rizal Harahap.
Terkait mekanisme yang harus ditempuh pihak Jasa Konstruksi untuk mendapatkan jatah Proyek Pengunjukan langsung atau PL, Rizal Harahap hanya mengku bahwa sudah sesuai aturan, Paket PL atau pengunjukan langsung ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas PUPR Madina Syahruddin ST.
“Yang jelas paket di bawah nilai anggaran Rp 200.000.000,- akan di tunjuk pelaksana proyeknya langsung oleh Kepala dinas PUPR, Syahruddin ST.” Papar Rizal Harahap mengakhiri komentarnya.
Selain dugaan ada jatah Anggota DPRD Mandailing Natal dalam pembagian proyek di Dinas PUPR Madina, diduga Jatah keluarga sang Kepala Dinas juga menjadi sorotan sejumlah kalangan kontraktor yang tidak bersedia disebut identitasnya karena takut tidak kebagian proyek.
Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal Syahruddin ST yang dikonfirmasi lewat WhatsApp dinomor 08236451**** tidak menjawab konfirmasi StArtNews.
Seperti dikatahui Tahun Anggaran 2019 tentunya menjadi lahan pekerjaan baru bagi pekerja Jasa Konstruksi di Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Pekerjaan Umum menjadi salah satu sasaran target bagi para Pekerja Konstruksi, namun dari kabar yang diperoleh, bahwa hanya beberapa Paket Proyek Pengunjukan langsung yang menjadi jatah Asosiasi.