Fraksi Amanah Perjuangan Kritik Gaya Komunikasi Bupati Madina

Panyabungan, StartNews – Fraksi Amanah Perjuangan DPRD Mandailing Natal (Madina) mengkritik gaya komunikasi Bupati H. Saipullah Nasution yang dinilai terlalu sering mengeluhkan kondisi keuangan daerah kepada publik. Kritik ini disampaikan karena narasi keluh-kesah dari seorang kepala daerah dianggap dapat memicu pesimisme warga di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit.

Hal itu mencuat usai Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 pada Kamis (9/7/2026).

Sekretaris Fraksi Amanah Perjuangan Teguh W. Hasahatan Nasution menilai kebiasaan kepala daerah menceritakan pemotongan TKD dan kegagalan kucuran dana rehabilitasi sebagai sebuah anomali politik.

Teguh menegaskan dalam tata kelola pemerintahan yang wajar, masyarakatlah yang berhak menyampaikan keluh-kesah kepada pemimpinnya demi mendapatkan solusi, bukan sebaliknya.

“Belakangan ini ada sebuah anomali politik yang kami lihat dari sudut pandang Fraksi Amanah Perjuangan. Di setiap kesempatan, bupati selalu bercerita, baik itu kepada santri maupun insan pers, tentang kondisi fiskal tentang TKD yang dipotong, dana rehabilitasi yang tidak jadi dimasukkan,” ungkap Teguh.

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Madina ini, sikap berkeluh-kesah di ruang publik akan menciptakan preseden buruk, karena seolah mengisyaratkan ketidakmampuan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebagai jalan keluar, Teguh menyarankan agar pemerintah daerah berhenti mengeluh dan mulai proaktif membangun kolaborasi dengan legislatif untuk mencari dana ke tingkat pusat.

“Seharusnya pemerintah itu bijak, bangun kolaborasi. Kalau perlu, bersama-sama ke Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dari pemerintah dan DPRD, kita menyampaikan kondisi riil Mandailing Natal,” kata Teguh.

Selain menyoroti gaya komunikasi bupati, fraksi ini juga memberikan catatan terhadap rendahnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dianggap bentuk rendahnya kepercayaan diri pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang sesungguhnya.

Lebih jauh, Teguh juga mengingatkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi DPRD apabila berbagai aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses tidak kunjung direalisasikan oleh pihak eksekutif.

Di tengah kondisi fiskal yang dinilai tidak baik-baik saja tersebut, Fraksi Amanah Perjuangan menawarkan langkah berupa perampingan atau restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Teguh mencontohkan tumpang tindih urusan pembinaan UMKM yang saat ini ditangani bersamaan oleh Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Efisiensi lembaga dengan belanja modal rendah ini dinilai mutlak dilakukan untuk menghemat anggaran sekaligus menuntaskan masalah koordinasi lintas instansi.

Mengakhiri pandangannya, fraksi ini mendesak eksekutif untuk memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga pendidik. Pemerintah diminta membuat regulasi perlindungan guru dari ancaman jerat hukum saat mereka menjalankan tindakan pendisiplinan siswa di lingkungan sekolah, demi menjaga marwah dan wibawa dunia pendidikan di Madina.

Reporter: Sir

Komentar Anda

komentar

Written by Redaksi