Aktivis Sumut: Regulasi Tambang di Madina Masih Belum Jelas

Panyabungan, StArtNews-Masyarakat tambang meminta kejelasan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengenai regulasi tambang rakyat di Madina.

Taupik Pulungan, aktivis Sumatra Utara menyampaikan, ingin kembali menanyakan upaya yang dilakukan DPRD Madina dan Pemerintah atas persoalan tambang di Madina.

Sebelumnya, dalam orasinya di gedung DPRD Mandailing beberapa minggu lewat, penambang meminta agar DPRD mengupayakan regulasi terkait tambang rakyat di Madina. Pengunjuk rasa juga meminta agar Pemerintah melakukan pembinaan tambang rakyat dan pekerja, masyarakat tambang juga meminta pada DPRD membentuk Panitia Khusus dalam mengupayakan regulasi terkait wilayah pertambangan rakyat.

Taupik Pulungan menyarankan Pemerintah dan DPRD harus benar-benar memikirkan solusi terkait pertambangan di Madina.

“Kami (Masyarakat tambang) ingin Pemerintah hadir memberikan suatu jaminan hukum terhadap mata pencaharian masyarakat,” ujarnya Senin(23/12).

Dia menilai, terkait polemik penutupan pertambangan yang akan dilakukan pemerintah ini sah-sah saja. Pemerintah juga harus bijak menawarkan solusi mengalihkan pertambangan ke sektor pertanian dan perkebunan.

“Tapi pemerintah juga harus berpikir apakah solusi ini tepat mengingat rendahnya harga-harga komoditi pertanian dan perkebunan pada saat ini, dan saya pikir untuk saat ini pengalihan tambang ke sektor Pertanian bukanlah solusi terbaik atas persoalan ini,” ujarnya.

“Kami hanya meminta para anggota Dewan dan Pemerintah mengupayakan sebuah regulasi dari tambang ilegal menjadi legal. Karena persoalannya bukan siapa yang harus dimenangkan dan dikalahkan karena rakyat dan pemerintah itu sedang tidak berkompetisi,” lanjutnya.

Reporter: Hasmar Lubis

Editor: Hanapi Lubis

Komentar Anda

komentar