Bupati Madina Hadiri Penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 di Jakarta

9 Juli 2024 378 Views

Jakarta, StartNews – Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jakfar Sukhairi Nasution menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) II tahun 2023 di Cendrawasih Center, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Acara tersebut mengusung tema: menguatkan pondasi keuangan negara menuju Indonesia Emas tahun 2045. Usai penyerahan LHP LKPP dan IHPS II tahun 2023, acara dilanjutkan dengan seminar nasional.

BPK telah memeriksa LHP tahun 2023 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan hasil menemukan 14 permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal.

Untuk menghindari kerugian keuangan negara, BPK terus mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan insvetigatif dan penghitungan kerugian negara. Hasil pemeriksaan ini disampaikan kepada instansi berwewenang untuk tindakan lebih lanjut. Salah satu tindakan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp55,97 triliun pada periode 2015-2023.

Kegiatan itu dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, para menteri, kepala daerah, dan pimpinan lembaga dan BUMN.

Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam pemeriksaan.

“WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya dengan mengunakan APBN, APBD dengan baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Jadi, kewajiban untuk mempertanggung-jawabkannya secara baik pula,” kata Presiden.

Presiden juga meminta agar fokus capaiannya langsung dirasakan oleh rakyat dan membawa kemajuan negara. “Prosedur yang rumit masih ada dalam praktik di lapangan. Yang seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,” sebut Jokowi.

Presiden juga berharap stuktural yang sudah berjalan terus dilanjutkan, disingkronisasi, regulasi, dan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif dan efisien.

Sementara Ketua BPK Isma Yatun menyatakan pihaknya menilai upaya pemerintah mengelola APBN sudah optimal. Sinergitas pemerintah bersama pemangku kepentingan telah membawa ekonomi dan sosial Indonesia pasca pandemi relatif baik dibandingkan negara-negara lain.

Dia mengatakan tugas dan posisi BPK sangat strategis sebagai lembaga yang peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan bagi kemakmuran rakyat.

Reporter: Rls