Bupati Madina Hadiri Rakor Penguatan Sinergitas dengan KPK dan BPKP

Bupati Madina Hadiri Rakor Penguatan Sinergitas dengan KPK dan BPKP

Medan, StartNews – Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jakfar Sukhairi Nasution mengikuti rapat koordinator (Rakor) penguatan sinergitas antara KPK dengan Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan Pemerintah Daerah di Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Medan, Rabu (27/3/2024).

Dalam rakor itu, Pj. Gubernur Sumut Hassanudin mengungkapan beragam capaian Pemprov Sumut pada 2023. Di antaranya, seluruh area intervensi MCP tahun 2023 di Sumut menunjukkan perbaikan.

Dia mencontohkan, pengadaan barang dan jasa mencapai 99,32 persen, perencanaan dan penganggaran APBD mencapai 97,5 persen, manajeman ASN mencapai 95,75 persen, pengawasan APIP mencapai 93,54 persen, pengelolaan BMD mencapai 85,31 persen, optimasi pajak daerah mencapai 83,15 persen, dan area perizinan yang baru mencapai 74 persen.

“Secara umum pencapaian ini sudah baik. Namun, kami tetap concern untuk terus meningkatkan pencapaian nilai MCP lebih substantif dan mencapai angka pencapaian 100 persen,” kata Hassanudin.

Lebih lanjut, Hassanudin mengatakan melalui rencana aksi dengan memperhatikan indikator dan sub-indikator yang masih perlu ditingkatkan, sehingga MCP akan menjadi alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini sekaligus mendiagnosa kecenderungan adanya potensi perbuatan korupsi di tujuh area tersebut.

Hassanudin memberi contoh mengenai optimalisasi pajak daerah, Pemprov Sumut telah meluncurkan aplikasi pembayaran pajak daerah secara online, yakni penggunaan Aplikasi e-samsat Sumut Bermartabat.

“Dengan sistem ini akan memudahkan masyarakat membayar pajak daerah dan akan dapat menghilangkan potensi pungli pada pembayaran pajak daerah. Dengan sistem ini, pajak daerah di Sumut tahun 2023 mengalami peningkatan,” katanya.

Hassanudin mengatakan Pemprov Sumut memperkuat implementasi SIPD yang sudah dikembangkan oleh Kemendagri. Menurut evaluasi Pemprov Sumut dan 33 kabupaten, dengan SIPD data perencanaan, penganggaran, belanja, dan realisasi anggaran menjadi terintegrasi sehingga bisa memantau alokasi anggaran untuk penanganan stunting atau kemiskinan dengan tepat dan cepat.

Reporter: Ika Rodhiah

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...