Bupati Madina Singgung Ketimpangan Pembangunan di Sumut

Panyabungan, StartNews – Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution mengaku miris melihat pola pembangunan di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, kue pembangunan, terutama proyek fisik infrastruktur yang bersumber dari APBD Provinsi Sumut, kurang merata di setiap kabupaten dan kota yang ada di Sumut.

“Miris melihat ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara ini,” kata Bupati Sukhairi dalam rapat ekspos terkait proyek-proyek yang dijalankan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumut di Kabupaten Madina.

Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan pada Selasa (21/6/2022) itu, dihadiri sembilan anggota DPRD Sumut dari Dapil 7 bersama koordinator pendamping dari Pemprov Sumut serta sejumlah perwakilan OPD Pemprov Sumut yang mempunyai kegiatan fisik dan nonfisik di Kabupaten Madina tahun anggaran 2021.

Ada sembilan anggota DPRD Sumut Dapil 7 yang menghadiri rapat tersebut dalam rangkaian kunjungan kerja di Madina untuk melihat langsung hasil pelaksanaan program dan kegiatan APBD Sumut tahun 2021.

Mereka adalah H. Fahrizal Efendi Nasution (Fraksi Hanura), Syahrul Efendi (Fraksi PDIP) H. Harun Musthafa Nasutiion (Fraksi Gerindra), Abdul Rahim Siregar (Fraksi PKS),  Ahmad Fauzan Daulay (Fraksi PAN), Rahmat Rayyan Nasution (Fraksi Gerindra), Yasir Ridho Lubis (Fraksi Golkar), Parsaulian (Fraksi Nasdem), dan Syamsul Qamar (Fraksi Golkar).

Dalam rapat tersebut, Sukhairi mempertanyakan besarnya APBD Sumut yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan di beberapa kabupaten dan kota di wilayah utara Sumut. Sementara di wilayah selatan Sumut atau Tapanuli bagian selatan (Tabagsel), APBD Sumut yang dialokasikan untuk pembangunan relatif minim.

“Untuk daerah Toba, anggaran (dari APBD Sumut) mencapai Rp 7 triliun. Bahkan, untuk satu kabupaten atau kota, ada yang dialokasikan sampai Rp 1 triliun,” ungkap Sukhairi.

Jika dibandingkan dengan Madina, menurut Sukhairi, kabupaten paling selatan Sumut ini hanya memperoleh dana alokasi umum (DAU) sekitar Rp 700 miliar. “Dalam konteks NKRI, ini tentunya ketimpangan,” katanya.

Padahal, Sukhairi mengungkakan, potensi Madina terbilang spektakuler mengingat kabupaten ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dia mencontohkan lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Bumi Gordang Sambilan ini juga mengandung kekayaan emas, laut yang luas dan pelabuhan yang potensial untuk dikembangkan.

Itu sebabnya, Sukhairi meminta sepuluh anggota DPRD Sumut dari Dapil 7 ikut memperjuangkan agar alokasi APBD Sumut untuk pembangunan Madina dapat ditingkatkan. Apalagi, lima dari sepuluh anggota DPRD Sumut dari Dapil 7 berada di Badan Anggaran(Banggar) DPRD Sumut.

Menanggapi keluhan Bupati Sukhari tersebut, Anggota DPRD Sumut H. Fahrizal Efendi Nasution dari Partai Hanura kurangnya alokasi anggaran pembangunan untuk Madina dan Tapanuli bagian selatan (Tabagsel) pada umumnya lantaran kurang kuatnya sinergitas antara tokoh-tokoh daerah ini tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Makanya saya minta kepada bapak bupati dan ibu wakil bupati agar ego sentral itu dibuang. Ayo kita duduk bersama untuk mendesain pembangunan dan menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan di Madina khususnya dan Tabagsel umumnya. Karena semua yang kita lakukan ini demi kesejahteraan rakyat di Tapanuli bagian selatan sebagai daerah pemilihan kita,” kata Pahrizal.

Reporter: Saparuddin Siregar

Komentar Anda

komentar