Fahrizal Efendi Minta PTPN Serahkan Hak Rakyat Batahan

Panyabungan, StArtNews-Anggota Komisi B DPRD Sumut, H. Fahrizal Efendi Nasution,SH meminta PTPN 4 menyerahkan hak rakyat Batahan, Mandailing Natal. Politisi asal Madina ini juga mendesak Bank Mandiri membuka data pencairan uang senilai Rp84 miliar yang dipakai untuk pembiayaan operasional kebun KUD Pasar Baru Batahan seluas 1.700–1.726 Ha.

Desakan demi desakan itu dicecar Fahrizal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas konflik kemitraan pengelolaan kebun sawit antara PTPN 4 dengan 3 Koperasi Unit Desa (KUD) Kab Mandailing Natal (Madina), Selasa siang (12/1) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol, Medan.

Komisi B DPRDSU akhirnya mengeluarkan rekomendasi rapat dengan meminta PTPN 4 menyelesaikan masalah yang dikeluhkan KUD Pasar Baru Batahan, KUD Setia Abadi dan KUD Maju Bersama.

Melansir Martabe Sumut, Fahrizal dalam Rapat Dengar Pendapat mengaku prihatin atas konflik kemitraan kebun sawit di Kab Madina antara 3 KUD dengan PTPN 4.

Menurut Fahrizal sesuai fakta-fakta hukum selama ini, semestinya lahan seluas 1.700 – 1.726 Ha milik KUD Pasar Baru Batahan tidak merugi.

Ia juga yakin kalau pihak PTPN 4 mau duduk bersama, pasti masalah tersebut selesai

Fahrizal menegaskan kalau permasalahan tersebut tak kunjung usai, Pemkab Madina bisa saja mencabut izin lokasi dan izin usaha PTPN 4. Apalagi seharusnya BUMN hadir untuk menyejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan.

Sebelumnya, Business Support PTPN 4, Budi Susanto, berpendapat, PTPN 4 punya komitmen menyelesaikan konflik kemitraan pengelolaan kebun sawit dengan 3 KUD di Madina.

Budi mengakui, khusus KUD Pasar Baru Batahan memiliki 2 masalah. Yaitu areal sekitar 1.500 Ha yang belum diserahkan dan persoalan produktivitas kebun.

Pada sisi lain, anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini menyerukan Bank Mandiri membuka data pencairan uang senilai Rp 84 miliar yang dipakai untuk pembiayaan operasional kebun KUD Pasar Baru Batahan seluas 1.700–1.726 Ha.

Tim Redaksi StArtNews

Komentar Anda

komentar