HMI Cabang Medan turut mengawal proses hukum Ahok bersama GNPF MUI dan Gerakan Anti Penistaan Agama Islam (GAPAI) Sumut. Namun menolak apabila dalam aksi terdapat upaya-upaya lain untuk melengserkan Presiden Jokowi.
Mustafa Habib, Ketua HMI Medan menegaskan bahwa sebagai negara hukum, kita harus menempatkan hukum sebagai Panglima. Proses hukum Ahok harus dikawal dengan cara yang tepat.
“Jangan sampai hanya karena menuntut proses hukum ditegakkan justru mahasiswa dan aktivis melanggar hukum,” kata Mustafa Habib pada wartawan, Selasa malam (23/11/2016).
Pihaknya juga menangkap sinyal kekhawatiran masyarakat bahwa aksi akan ditunggangi kepentingan untuk melengserkan Presiden Joko Widodo. Selaku Ketua HMI Cabang Medan yang selama ini aktif berjuang bersama GAPAI, pihaknya menegaskan menolak jika arah pergerakan ditujukan untuk menurunkan Presiden Joko Widodo.
Presiden dan Wakil Presiden, katanya, dipilih berdasarkan konstitusi, sehingga harus dipertahankan kepemimpinannya sesuai amanah konstitusi. Jika terdapat pihak-pihak yang mendompleng dalam aksi umat islam untuk menurunkan Presiden Joko Widodo pihaknya meyakini hal tersebut merupakan bagian dari kepentingan asing yang ingin hancurkan Indonesia.
Ketika ditanya tentang kesiapan aksi 25 November 2016 di Kota Medan. Mustafa Habib yang dikenal luas dalam organisasi mahasiswa di Kota Medan menyatakan bahwa HMI Cabang Medan memutuskan akan memfokuskan aksi pada 2 Desember 2016 sesuai hasil kesepakatan GNPF MUI.
“Aksi juga akan dilakukan dengan super damai sehingga warga Kota Medan bisa beraktivitas dengan normal dan tidak perlu khawatir adanya kericuhan,” tambahnya.
Habib menjamin bahwa umat Islam yang melakukan aksi unjuk rasa akan menjunjung tinggi hukum, menjaga ketertiban dan tidak akan anarkhis. Jangan sampai aksi yang memiliki tujuan mulia dirusak oleh pihak-pihak pendompleng yang menyisipkan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dengan tujuan merusak kedamaian aksi.
Pada akhir wawancara, Mustafa Habib menegaskan berkali-kali, bahwa mahasiswa bersama rakyat Indonesia akan mengawal ketat proses hukum Ahok. Jika pihak kepolisian tidak serius dalam menangani proses hukum Ahok pihaknya menyatakan apa yang dikhawatirkan banyak pihak tentang kemarahan rakyat dapat terjadi.
“Kapolri harus tegas dan profesional tangani proses hukum Ahok” tegas Mustafa Habib sebelum mengakhiri diskusi.(BS03)
Sumber : beritasumut.com
Editor : Hendra Ray