Kesalahan Pada Level 3, Izin Panas Bumi SMGP Bisa Dicabut

16 Februari 2021 754 Views

Panyabungan, StArtNews-PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada Jumat (12/2) pekan lalu mengadakan seminar online (Webinar) mebahas petaka gas beracun milik PT Sorik Marapi Geothermal Power yang telah menelan 5 korban jiwa warga Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.

Pengurus PB HMI yang berasal dari Madina, Imam Renaldi Nasution membuka pembahasan bertema “Menyoal Kebocoran Pipa Gas PLTP Mandailing Natal, Apa Langkah Pemerintah?”.

Imam menyebut, petaka yang terjadi pada Senin (25/1) siang itu merupakan kesalahan fundamental tata kelola yang tidak mengikuti prosedur yang ada.

Menelaah peristiwa yang juga mengakibatkan puluhan warga harus dirawat instensif dengan bantuan oksigen itu, Imam beserta HMI meminta khususnya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana yang juga turut dalam webinar ini, untuk melakukan evaluasi.

“Banyak laporan, termasuk pagar seng yang hanya berjarak sekian meter dari lahan pertanian warga. Saya khawatir ini menjadi bencana nasional, kenapa? Banyak perusahaan yang masih mal operasi dan posisinya yang berada dekat dengan permukiman warga,” kata Wasekjend PB HMI itu.

Sementara itu, Dadan Kusdiana menjelaskan, dalam kasus ini tidak ada kebocoran gas karena memang gasnya sengaja dilewatkan melalui wallpad dan dilepas ke atmosfer.

“Bahwa memang, karena gas tersebut terjadi korban. SOP khusus di perusahaan tidak dijalankan dengan baik. Sudah saya laporkan ke Pak Menteri,” terangnya.

Mengenai SOP yang dimaksud kata Dadan, tidak diatur Pemerintah. Namun, dalam SOP buka sumur; rig (bor) dan aspek safety sudah dijalankan sesuai dengan aturan. Kementerian juga melakukan inspeksi setelah dibor, seperti memastikan pengaliran air dari sumur panas bumi sudah sesuai aturan.

“Kemudian sumur itu ditutup, dan airnya ditampung reservoir di BOP. Setelah itu, sumur itu boleh dipakai untuk pembangkit listrik. Kapan boleh dipakai? sudah urusan perusahaan. Kalau perlu sumur, kan, dibuka lagi, ini yang tidak diatur lagi oleh Kementerian. Nah itu kira-kira yang kemarin terjadi itu. Sumur yang kemarin kejadian, ada sumur yang harus dipancing supaya panas buminya keluar. Yang kemarin, memancingnya menggunakan uap panas bumi yang lain. Pada saat itu, berasal dari sumur yang H2S nya tinggi. Well to well simulation. Karena itu tinggi, harusnya begitu uap itu dipaparkan ke atmosfer ada penyaring,” katanya.

Dadan memiliki catatan, perusahaan sudah 33 kali buka tutup sumur. Seharusnya di dalam area sumur, aspek keselamatan lingkungan sekitarnya harus benar-benar diperhatikan, termasuk tidak ada orang dekat lokasi.

“Betul, kami ke sana, kok pagarnya seng? Alasannya masih kontruksi. Harusnya di dalam radius 300 meter dari wallpad tidak ada orang. Pada prosesnya, saya tanya tidak ada orang? Ternyata, barang kali sekuiritinya tidak melihat dan memastikan secara sempurna,” terang Dadan.

Dadan menambahkan setiap aspek yang dianggap tidak aman bagi aktivitas warga, perusahaan selalu beralasan sedang konstruksi.

Dalam Webinar ini juga ikut Zulfikar Hamonangan Nasution, Anggota DPR-RI Komisi VII yang membidangi Kementerian ESDM dan juga merupakan putra daerah yang berasal dari Maga Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

Zulfikar menyoroti beberapa hal, antara lain kawasan operasional SMGP ini merupakan gunung api aktif dengan adanya potensi erupsi yang bakal mengacaukan aktivitas di dalam usaha pembangkit listrik ini di kemudian hari.

Ia juga menilai selama ini tidak ada mitigasi dan berbagai upaya langkah pencegahan bila sewaktu-waktu gunung Sorik Marapi menimbulkan bencana dengan aktivitas vulkaniknya.

Kedua, katanya, Investasi di perusahaan ini didominasi oleh perusahaan China yang sahamnya bahkan sampai 95 persen. Sedangkan Pemerintah hanya 5 persen, dari sisi komposisi saham ini, harus ditinjau kembali agar secara tanggungjawab dalam melaksanaan usaha dijalankan dengan baik dan memperhatikan kemungkinan yang menimbulkan kerusakan.

Ketiga, struktrur organisasi perusahaan. Ia melihat tidak adanya penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan kerja) dan penghijauan serta security yang tidak paham H2S.

Ia juga mempertanyakan jaminan udara yang tidak terkontaminasi akibat aktivitas perusahaan.

“Ini lah yang saya lihat, termasuk bagi kemeneterian juga untuk meninjau kembali apakah ada alat yang mengurangi risiko. Bang Dadan juga mencari teknologi apa semacam alat water treatment. Ke depan tidak membahayakan masyarakat. Kalau itu tidak ada jangan dikasih izin,” pungkasnya.

Direktur Panas Bumi Dirjen EBTKE Harris Yahya, menjawab, bahwa regulasi yang mengatur sekarang itu masih dengan angka 95 persen saham maksimum. Dadan kemudian menimpali untuk penyaring udara sejenis teknik menggunakan kaustik soda sudah diterapkan di berbagai PLTPB.

Sementara Dadan menegaskan PT SMGP terlalu dekat dengan penduduk. Keadaan ini katanya akan diselidiki lebih lanjut dengan catatan jika kecerobohan perusahaan sampai pada level 3, izin perusahaan akan dicabut. Ia juga memastikan pemerintah akan melayangkan sanski tersurat.

Ruhum Lubis, salah satu peserta menerangkan pada prosesnya pembukaan sumur yang dialirkan ke sumur kedua tidak mengalir dan dibuka tiba-tiba. Hal ini, jelas Ruhum yang berpengalaman di bidang pengeboran sumur minyak dan gas, menunjukkan proses kerja di SMGP sangat ceroboh.

“Seharusnya perlahan-lahan memancing panas bumi itu, Pak, dan ini juga satu, harusnya orang Humas di sana, ya, orang sana juga agar pesannya sampai ke warga lokal,” katanya menyela Dadan yang terlihat mengamini pernyataan perantau asal Kotanopan ini.

Dalam Webinar ini, melalui Dirjen EBTKE Dadan Kusdiana berjanji sebelum investigasi tuntas, operasi SMGP tidak boleh berjalan. Nantinya bila kesalahan pada tahap level 3, sanksinya akan sampai pada pencabutan izin.

Reporter: Hasmar Lubis

Editor: Hanapi Lubis