Ketua Pemuda Pancasila Madina Minta 16 Nelayan Batahan Dipulangkan

11 Oktober 2021 403 Views

Panyabungan, StartNews – Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Akhmad Arjun Nasution juga ikut bersuara terkait penangkapan 16 nelayan asal Kecamatan Batahan oleh Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat (Sumbar) pada Sabtu (9/10/2021) lalu.

“Terlepas dari masalah yang ada, Pemerintah Kabupaten Madina harus segera mengambil tindakan terarah dan terukur untuk memulangkan warga Madina yang sekarang ditahan di Kota Padang,” tulis Akhmad Arjun Nasution di laman facebook-nya, Senin (11/10/2021).

Hal itu, kata Arjun, penting dilakukan sebagai bukti dan komitmen pemerintah daerah hadir di tengah rakyat dan bisa menyelesaikan persoalan rakyat secara cepat dan tepat.

Arjun juga mengapresiasi langkah Bupati Madina HM Ja’far Sukhairi Nasution yang langsung bertolak dari Jakarta ke Padang untuk melihat langsung kondisi para nelayan asal Batahan tersebut.

“Kita mendukung langkah advokasi dan upaya mediasi yang tengah dilakukan Pemkab Madina, sehingga persoalan kasus ini dapat segera selesai secara persuasif dengan pendekatan humanisme dan kekeluargaan, sehingga 16 warga Madina yang ditahan bisa dipulangkan segera,” ucap Arjun.

Belajar dari kasus tersebut, kata Arjun, MPC Pemuda Pancasila Madina berharap kedepan warga Madina yang mencari nafkah di laut agar bisa dilindungi dan dibekali dengan berbagai ilmu atau sosialisasi hukum dan peraturan tentang kelautan dan perikanan.

“Tugas Pemerintah Kabupaten Madina, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Madina, untuk lebih intensif memberikan advokasi dan sosialisasi tentang aturan hukum tentang kelautan dan perikanan. Kita juga merekomendasikan agar dibentuk Pos Satker (aatuan kerja) atau UPT (Unit Pelayanan Teknis) DKP di wilayah pantai barat guna memberikan perlindungan dan jaminan kenyamanan para nelayan. Juga mengakomodir aspirasi masyarakat nelayan,” paparnya.

Bahkan bila perlu, menurut Arjun, segera bentuk asosiasi atau serikat nelayan yang dibina dan dilindungi oleh Pemkab Madina.

Arjun mengaku masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Camat Batahan, Ketua PAC PP Batahan Indra Medi untuk mempelajari dan menemukan solusi persoalan tersebut.

Arjun yang putra Muarasoma berharap pada era pemerintahan Sukhairi-Atika, kasus tersebut menjadi momentum untuk lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat nelayan, di wilayah pantai barat.

“Masyarakat pantai barat mungkin selama ini terkesan ‘dianak-tirikan’ oleh pemerintahan sebelumnya. Untuk itu, lewat kasus ini, kita minta pemerintahan baru bisa lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat nelayan dan lebih adil dan proporsional untuk mengalokasikan kue pembangunan ke arah pantai barat,” pungkasnya.

Reporter: Rls/Sir