KPK Minta PP untuk LHKPN, Berformat Elektronik dan Wajib Lapor Tiap Tahun

19 Maret 2016 890 Views

MUSIK & INFORMASI PAGI – KPK meminta pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana yang mengatur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ada sejumlah hal yang ingin KPK perbaiki terutama masalah sanksi dan cara pelaporan.

“Jadi bukan hanya sanksi administratif saja yang diatur, tapi juga formatnya. Sekarang kan begini, dalam setahun tiga kali jabatan, ya harus tiga kali mengganti LHKPN. Nanti kita usulin setahun sekali saja seperti SPT saja. Format kita buat gampang. Form A dan Form B. Form A pertama kali ngisi, Form B yang pernah ngisi. Kita gabung saja lah biar mudah,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2016).

Pahala menyebutkan sejumlah keluhan mengenai prosedur pengisian yang merepotkan serta tak adanya sanksi bagi yang tidak menyerahkan laporan kekayaannya. Untuk mempermudah para pelapor kekayaan, nantinya pengisian LHKPN dapat dilakukan secara elektronik.

“Intinya satu orang mengeluh formulirnya repot, yang kedua tidak ada sanksi. Nah formulir repot ini kita selesaikan lewat PP. Kita buat sederhana lewat elektronik. Setahun sekali. Kalau misalnya tidak ada perubahan dengan hartanya, cukup bilang saja, tidak ada perubahan. Yang sanksi kita atur juga,” jelas Pahala.

Klasifikasi penyelenggara negara yang wajib melaporkan kekayaannya sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pahala menegaskan dengan disusunnya PP tentang LHKPN maka pelaporan harta kekayaan nantinya akan semakin mudah dan publik dapat mengaksesnya secara lebih transparan.

“Di PP sudah jelas nanti, DPR termasuk DPRD masuk dalam LHKPN. Selama ini yang bikin undang-undang lupa karena ditulis cuma DPR, jadi DPRD bisa berkelit. Tapi ada juga DPRD yang menyampaikan. Tapi sebagian besar memang berkelit dari UU,” ujar Pahala.