Panyabungan, StArtNews-Banyaknya mahasiswa yang harus berhenti kuliah atau terpaksa cuti karena ketidakmampuan ekonomi mendorong StArtFM dan StARtNews mengadakan diskusi publik melalui program Ngopi (Ngobrol Politik) dengan tema “Bernyalikah Wakil Rakyat Anggarkan Beasiswa”, bertempat di On Cafe StArtFM, Jumat malam (18/10).
Acara diskusi ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Jamila, S.H, Pimpinan STAIN Madina yang diwakili Wakil Ketua I Dr. Sakban, MA didampingi Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) H. Maratua Nasution, Lc, MA, Anggota DPRD Madina dari Fraksi Golkar Arsidin Batubara dan dari Fraksi Amanah Berkarya Saparuddin Ansyari (Todong), Tokoh Pemuda Tan Gozali, dan pengamat sosial politik dan pendidikan Ir. Amin Daulay.
Diskusi yang dimoderatori Direktur StArtFM, Khoiruddin Faslah Siregar, S.Sos, ini dimulai dari pemaparan Tokoh Pemuda Madina, Tan Gozali.
Dalam pemaparannya ia menjelaskan melihat dari daerah-daerah lain yang menganggarkan beasiswa sampai 8 milar rupiah dan banyaknya mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah karena persoalan ekonomi seharusnya Pemkab Madina menambah anggaran bukan mengosongkan anggaran seperti yang terjadi dalam tiga tahun belakangan ini.
Kadisdik Madina, Jamila, S.H, dalam pemaparannya menjelaskan beasiswa untuk mahasiswa miskin berprestasi sedianya diajukan pada tahun 2013 dan mulai dianggarkan tahun 2014 dengan jumlah penerima 80 orang. Pada tahun 2015 penerima bertambah menjadi 280 orang dan tahun berkutnya menjadi 290 orang. Namun, sejak tahun 2017-2019 beasiswa ini tidak lagi dianggarkan meskipun pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan, selalu mengajukan penganggarannya.
Sementara itu pihak STAIN yang diwakili Wakil Ketua I dan Ketua Prodi HES menjelaskan sampai saat ini uang kuliah tunggal yang diterapkan STAIN Madina ada tiga tingkatan. Tingkat pertama dengan biaya Rp400.000 per semester, tingkat dua Rp800.000 per semester, dan tingkat tiga Rp1000.000 per semseternya. Namun, untuk saat ini masih banyak mahasiswa yang tidak sanggup memenuhi uang kuliah tersebut sehingga terpaksa cuti atau tidak bisa mengikuti perkuliahan.
Keberadaan beasiswa ini menjadi dilema, demikian dikatakan Amin Daulay, kebijakan yang tidak bisa menyentuh masalah kehidupan paling dasar masyarakat memunculkan angka kemiskinan yang masih tinggi sehingga untuk biaya kuliah yang begitu murah, jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah tinggi lain, tidak terpenuhi. Selain itu mahasiswa yang mendapat beasiswa pun tidak sedikit yang menyalahgunakan dana yang diperoleh. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar uang kuliah justru digunakan untuk hal lain.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Arsidin, menyampaikan permasalahan pendidikan tidak serta merta dipandang sempit. Ada banyak masalah yang harus diurai sehingga kebijakan yang dimunculkan tidak salah sasaran. Tidak dianggarkannya beasiswa dalam tiga tahun terakhir karena dalam peninjauan dan analisis di lapangan.
Kata Arsidin, hasil dialog ini juga akan di bawa dalam pembahasan Fraksi Golkarl, jika seandainya beasiswa menjadi solusi yang harus diambil, sebagai orang yang beberapa kali mendapatkan beasiswa, dia siap menjadi penyambung lidah masyarakat agar beasiswa itu kembali dianggarkan.
Saparuddin Anysari, anggota DPRD dari Fraksi Amanah berkarya, mengatakan beasiswa ini harus kembali dianggarkan.
“Banyak orang yang berpikir uang 400-500 ribu itu uang yang sedikit, tapi bagi banyak masyarakat uang itu sangat besar jumlahnya,” ucap lelaki yang akrab disapa Todong ini.
Mantan Anggota DPRD 2009-20014 ini juga berjanji akan menjadi anggota DPRD yang paling depan menyuarakan hal ini. Ia juga meminta Kadisdik Madina konsisten dan teguh untuk memperjuangkan beasiswa ini sehingga tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah atau putus kuliah karena alasan ekonomi.
Tim Redaksi StArtNews
Editor: Hanapi Lubis