Panyabungan, StartNews – Pertemuan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan sejumlah tokoh perantau asal Madina harus tetap meletakkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas perbincangan.
“Kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi skala prioritas,” kata Ketua DPC PPP Madina Muhammad Irwansyah Lubis, Selasa (28/2/2023).
Irwansyah menyampaikan hal itu menanggapi acara dialog percepatan pembangunan daerah yang digelar Pemkab Madina dengan para tokoh perantau asal Madina di Hotel Borobudur Jakarta, baru-baru ini.
Menurut mantan anggota DPRD Madina ini, kondisi ekonomi yang tidak menentu harus menjadi landasan dasar dalam menentukan arah pembangunan Madina. Untuk itu, perlu program penunjang peningkatan pendapatan masyarakat.
BACA JUGA:
- Soal Percepatan Pembangunan Madina, Mulia P. Nasution: Kita Pasti Bisa
- Atika Sebut Pertumbuhan PDRB Madina Peringkat 4 di Sumut
“Sumber pendapatan masyarakat Madina didominasi pertanian, IKM, dan UMKM. Ini tidak boleh tinggal,” tuturnya seperti dikutip dari Hayuaranet.id, Rabu (1/3/2023).
Irwansyah mengatakan sumber potensial pendapatan masyarakat juga harus masuk skala prioritas seperti perikanan dan pertambangan rakyat.
Dia mencontohkan, solusi permasalahan irigasi yang mengakibatkan ribuan hektare sawah tak bisa ditanami harus ditemukan. Termasuk masalah klasik dari tahun ke tahun seperti terbatasnya lahan pertanian, langkanya pupuk subsidi, mandeknya permodalan, infrastruktur yang tak merata, dan pengelolaan pasca produksi.
Mantan aktivis HMI ini menilai pembicaraan percepatan pembangunan tanpa memasukkan pembangunan SDM sebagai skala prioritas hanyalah angan-angan. Terlebih, pendidikan dan kesehatan bisa disebut sebagai kebutuhan dasar manusia.
Dia menilai peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta edukasi terhadap dua hal itu harus diletakkan pada posisi teratas, sehingga terbentuk lingkungan dengan suasana yang aman, nyaman, bersih, dan religius.
“Persolaan pendidikan dan kesehatan bersentuhan langsung dengan masyarakat lapisan bawah dan akan mengatrol angka Index Pembangunan Manusia (IPM) Madina kedepan,” kata alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area ini.
Dia berharap pertemuan tersebut menghasilkan sesuatu yang riil. “Semoga pertemuan itu menjadi kado indah bagi masyarakat dalam perayaan ultah ke-24 Madina,” katanya.
Reporter: Sir