Perkecil Peluang Curang, KPU Madina Siapkan Strategi

Panyabungan, StartNews – Bagi KPU Madina, tantangan Pemilu 2024 hampir sama dengan Pemilu 2019. Walau tak ada strategi khusus, tapi peluang kandidat (Caleg dan Capres) untuk curang sangat kecil.

KPPS (Kelompok Penyelenggra Pemungutan Suara) punya waktu yang lebih lama untuk menghitung perolehan suara dan rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Penungutan Suara).

Pada 2019, perhitungan harus selesai pada malam pencoblosan itu juga (1 hari). Sedangkan pada 2024 nanti, waktunya lebih lama. Dimungkinkan hingga 2 hari.

Selain itu, dengan PKPU berlaku sejak 2020 lalu, sistem penulisan hasil rekapitulasi dan pelaporannya lebih simpel dan berbasis online. Setiap TPS dilengkapi dengan perangkat komputer plus printer. Salinan rekap hasil perolehan suara TPS bisa segera ditandatangani dan dibagikan, termasuk lembar C1 untuk saksi parpol.

Setidaknya, dengan tata cara pemilihan seperti itu, peluang kontestan untuk curang itu lebih sempit. Sistemnya lebih transparan. Kecurangan yang kecil sekalipun mudah terpantau.

Demikian ikhtisar wawancara StartNews dengan Ketua KPU Madina Muhammad Ikhsan Matondang pada 29 November 2023 di ruang kerjanya, KPU Madina, Jalan Merdeka Panyabungan, Madina.

Berikut ini petikan wawancaranya.

Bagaimana gambaran tahapan umum Pemilu 2024 ini?

Secara umum, tahapan diawali pendataan pemilih yang berakhir dengan DPT (Data Pemilih Tetap). Ada juga tahap verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Terus, tahap pendaftaran calon legislatif yang di ujungnya muncul Daftar Caleg Sementara (DCS) dan Daftar Caleg Tetap (DCT).

Tahapan apa yang sedang berjalan sekarang?

Sesuai dengan bunyi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 juga, saat ini, sedang berlangsung tahapan kampanye.

Kita sedang berada pada masa kampanye dan persiapan lainnya, seperti pengadaan logistik Pemilu.

Dalam rangkaian Pemilu 2024 ini, tentu ada bagian-bagian yang berpotensi rawan. Mana saja yang punya potensi kerawanan untuk daerah seperti Madina ini?

Kalau kita berkaca pada pengalaman yang lewat-lewat di Madina, beberapa TPS ternyata harus Pemilihan Suara Ulang (PSU). Ditengarai, penyebabnya adalah faktor SDM penyelenggaranya. Kurang memahami mekanisme dan aturan main.

Karena faktor itu juga, mungkin saja nanti timbul keadaan rawan. Bahkan, mungkin juga terjadi kesalahan di setiap tiap tahapannya.

Untuk meningkatkan kapasitas dan kecakapan penyelenggara itu, KPU akan menggelar sejenis bimbingan teknis. Yang direncanakan Untuk penyelenggara tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), dilaksanakan oleh KPU Sumut dan akan memusatkan kegiatan di Medan.

Sedang untuk PPS (Panitia Pemilihan Suara), direncanakan di KPU Madina nantinya menggelar bimtek di Panyabungan.

Dari beberapa titik rawan yang mungkin terjadi, mana bagian yang paling krusial atau vital?

Sejauh ini, kami belum bisa membuat klasifikasi titik itu. Semua tahapan berpotensi rawan. Sebagai langkah antisipasi, kami berupaya maksimal untuk menghindari terjadinya kesalahan. Lebih-lebih yang dapat mengakibatkan  terganggunya tahapan Pemilu.

Seperti apa strategi KPU Madina dalam mengatasi kerawanan Pemilu, termasuk kampanye terbuka dan perhitungan suara Pilpres 2024?

Dari segi SDM tentu kami akan memaksimalkan bimbingan secara berjenjang itu tadi. Sealain itu, kita juga melakukan pendekatan dan sosialisasi dengan masyarakat pemilih dan peserta (kontestan) Pemilu.

Tujuannya, agar sama-sama menjaga kondusifitas, setiap tahapan dan tingkatan.

Kami juga tentu akan senantiasa memberikan penerangan dan bimbingan kepada jajaran penyelenggara di bawah. Yakni, untuk sosialisasi dan pelayanan terkait kepemiluan kepada masyarakat pemilih dan peserta pemilu.

Bagaimana posisi KPU dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan dan pendanaan parpol dan Caleg/Capres pada Pemilu 2024 ini?

Sebagai penyelenggara, KPU dapat berperan sebagai fasilitator Pemilu. Sesuai aturan, Caleg wajib melaporkan rencana materi dan bentuk kegiatan kampanye-nya kepada pengurus parpol. Kemudian, parpol melaporkannya ke KPU Madina.

Parpol pun harus melaporkan sumber dan besaran dana kampanye  ke KPU Madina.

Jadi, kedua hal itu harus dilaksanakan secara online via aplikasi khusus.

Di bagian akhir, KPU Madina yang bekerja sama dengan kantor akuntan publik untuk melaksanakan pengawasan pengeluaran dana kampanye. Setiap parpol akan diaudit.

Di sini, KPU memfasilitasi pelaporan itu melalui aplikasi Sikadeka (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye).

Parpol melaporkan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye) ke KPU den Kantor Akuntan Publik. Di sini akan terlihat apakah parpol dan Caleg-nya that aturan.

Bagaimana alur pengaduan pelanggaran dan penindakan itu?

Karena KPU Kabupaten hanya punya wewenang menangani dugaan pelanggaran kode etik PPK, PPS dan KPPS dan untuk peserta pemilu kami menghimbauan untuk selalu ikut aturan main dan mekanisme sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pelanggaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu, ada instansi lain yang menanganinya. Seperti halnya tindak pidana Pemilu, ada gugus Gakkumdu melalui Bawaslu.

Begitu juga untuk problem administrasi dan kode etika. Ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Apa saja sanksi berat yang harus dipahami Caleg dan Capres?

Ketika peserta Pemilu (partai politik) tidak menyampaikan LPPDK, maka Calon Terpilih di daerah tersebut bisa batal, tidak bisa dilantik. Maka, peserta pemilu mesti patuh, sampaikan LPPDK masing-masing.

Seperti apa gambaran hubungan KPU Madina dan Bawaslu Madina dalam penindakan pelanggaran Pemilu 2024?

Sesama penyelenggara KPU dan Bawaslu selayaknya saling bantu, saling menguatkan dan saling mengingatkan, sesuai tupoksi masing- masing.

Biodata

– Nama                      : Muhammad Ikhsan Matondang

– Tempat/Tanggal Lahir : Manyabar, 25 Juni 1983

– Alamat                    : Desa Manyabar Jae

– Jabatan                   : Ketua KPU Mandailing Natal

– Pendidikan Terakhir   : S1

Peliput: TIM

Komentar Anda

komentar