Politisi PDI-P Menilai Jokowi Bersalah jika Merestui Sudirman Said Membuat Laporan ke MKD

23 November 2015 856 Views

MUSIK & INFORMASI PAGI – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai Presiden Joko Widodo bersalah jika merestui langkah Menteri ESDM Sudirman Said mengadukan pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto soal kontrak Freeport ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Menurut Effendi, klarifikasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan bahwa Jokowi tidak memberi restu kepada Sudirman, telah mengembalikan kepercayaan DPR kepada Jokowi.

“Bagi saya, mengikuti gaya seorang pembantu Presiden, kita bisa jadi lebih bodoh daripada dia, seperti kurang kerjaan, apalagi diamini Wapres dan Presiden. Untunglah Pak Luhut menganulir itu, jadi kita bisa trust lagi ke Jokowi,” ujar Effendi, dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2015).

Menurut Effendi, jika Presiden memerintahkan Sudirman untuk membongkar pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto terkait Freeport, maka Presiden sama saja telah membiarkan prinsip ketatanegaraan dirusak.

Effendi berpendapat, Sudirman seharusnya membicarakan masalah kontrak Freeport ke Komisi VII DPR. Jika mengalami persoalan, Sudirman bisa saja melapor kepada Presiden. Penyelesaian akan dilakukan dengan mekanisme rapat antara DPR dan Presiden.

“Ini tidak perlu jadi konsumsi publik. Tidak boleh kita membenarkan tindakan (Sudirman) seperti itu. Nanti negara kita jadi gerombolan, makanya kurs tidak pernah sehat, karena orang distrust (tidak percaya),” kata Effendi.

Sebelumnya, Sudirman melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD atas dugaan mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pembahasan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Ia mengklaim telah mendapat persetujuan Jokowi dan Kalla. Meski demikian, hal tersebut dibantah oleh Luhut. Menurut dia, tak ada restu dari Presiden kepada Sudirman untuk membawa kasus itu ke MKD.