PT SMM di Madina Masuk Tahapan Prakonstruksi

Panyabungan, StArtNews-Ade Hendi, Manajer Humas PT Sorikmas Mining (SMM) yang berlokasi di kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengatakan, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan itu saat ini sudah masuk tahapan prakonstruksi atau infildriling (pengeboran ulang). Demikian disampaikan kepada sejumlah wartawan di kantor PT SMM jalan ABRI, Kecamatan Panyabungan, Rabu (28/8/2019).

Ade mengatakan selama ini perusahaan fokus urusan perizinan, termasuk izin kontrak karya (KK). Semua urusan langsung pusat yang mengeluarkan/kementerian SDM.  PT SMM terus berkembang selama puluhan tahun.

“Setelah izin amdal, izin pinjam pakai kawasan hutan 2016, kewajiban IPPKH luasnya 485 ha dilanjutkan pematokan. Kemudian dilakukan perbahruan IPPKH tahun 2019,” katanya.

Meskipun semua izin sudah keluar namun belum bisa melakukan penebangan pohon. Padahal PT SMM izin KK tahun 2004, termasuk dari 13 perusahaan yang bisa beroperasi di kawasan hutan, sesuai kepres no 14 tahun 2004.

“Namun kita tetap melalui mekanisme yang  ada. Sehingga posisi sebelum konstruksi dari pemegang saham untuk kandungan 1,4 juta ons. Lalu Pemerintah tidak serta merta menerima. Kita diminta uji kembali, apa bisa diambil semua. Ternyata hanya 760.000 ons, jadi setengahnya saja yang bisa diambil dan disetujui kementerian ESDM,” terangnya.

Dari kondisi tersebut membuat pemegang saham harus berpikir matang sebelum memberi kepastian agar tidak lewat infildriling dan berkurang kembali.

“Kegiatan sekarang ditargetkan sampai Desember 2019.  Konstruksi dan pembebasan lahan termasuk akses jalan dari Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, sampai ketemu jalan Pemda, Juni 2020” jelasnya.

Sementara penerimaan pemerintah dari sektor pajak sudah masuk ke kas daerah. Untuk pajak PBB nanti menyusul setelah konstruksi.

“Bagi hasil saham dari perusahaan ke Pemda agak panjang. Antam dengan pemerintah harus musyawarah. Posisi saham 75% pemerintah 25% masyarakat. Yang diajukan pemda 5%, hal itu tentu pembagian dari Antam,”katanya.

Masyarakat dari 15 desa yang ada di sekitar lokasi tambang akan dilibatkan di perusahaan. Tahapan konstruksi paling lama 2 tahun.

“Dengan porsi tenaga kerja 70% putra daerah, dari 700 orang tenaga kerja. Ini salah satu kewajiban dari renegosiasi kontrak karya. Intinya pemberdayaan masyarakat,” tutupnya.

 

Reporter: Z Ray

Editor: Hanapi Lubis

Komentar Anda

komentar