Rapat Paripurna DPRD LPPA TA 2019, Bupati Madina: Angka Kemiskinan Madina Turun

25 Agustus 2020 503 Views

Foto: Bupati Madina Memberikan Tanggapan Terhadap Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna LPPA 2019.

Panyabungan, StArtNews-Pandangan umum kedelapan fraksi DPRD Mandailing Natal (Madina) yang bersifat konstruktif, objektif dan juga membangun sangat mencerminkan adanya perhatian dan kepedulian serta rasa tanggungjawab yang besar kepada masyarakat.

play pause

mute unmute

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Hal ini disampaikan Bupati Mandailing Natal (Madina), Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dalam rapat paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2019 dengan agenda Penyampaian Nota Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Babak Pertama DRPD Madina, Senin malam (24/08).

Bupati juga menyampaikan permintaan maaf terkait opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan Sumatera Utara (Sumut) atas laporan keuangan Pemkab Madina TA 2019 karena belum bisa mecapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dahlan menegaskan WTP ini merupakan target Pemkab Madina yang harus diraih dalam pemeriksaan keuangan daerah tahun 2020 ini.

“Semua masalah yang menghambat kita untuk mendapatkan opini WTP tersebut sudah kita petakan, dan dalam waktu yang tersisa ini kami akan bekerja keras untuk menyelesaikan semua masalah tersebut,” ujarnya.

Pandangan Fraksi Golkar yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi persoalan, Bupati menyamapikan akan segera mengkaji pokok permaslahan dan mencari solusi yang tepat. Untuk itu Pemkab Madina akan melakukan review terhadap regulasi atau peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah agar relevan dengan kondisi saat ini.

Dahlan melanjutkan, Pemkab Madina telah menyusun sistem pengendalian internal dalam rangka optimalisasi PAD dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain yakni Bank Daerah dalam hal pembayaran secara daring untuk memudahkan wajib pajak membayar kewajiban.

Bupati mengungkapkan angka kemiskinan di Kabupaten Madina mengalami penurunan, pada tahun 2017 ada sebanyak 11,02 persen dan tahun 2018 turun menjadi 9,08 persen.

Usai agenda pemberian nota jawaban, rapat paripuirna dilanjutkan pada tahap kedalaman pembahasan sesab semua fraksi setuju untuk tidak melakukan pandangan fraksi kedua dan puas dengan jawaban Bupati.

Tim Redaksi StArtNews