Radio START FM Panyabungan Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
WhatsApp
Email
Panyabungan, StartNews – Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jakfar Sukhairi Nasution menandatangani kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Madina tahun 2024 di ruang kerjanya, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Jumat (24/11/2023).
Sesuai NPHD, total anggaran yang dihibahkan untuk mendanai pelaksanaan Pilkada Madina tahun 2024 sebesar Rp81,52 miliar. Rinciannya, dana hibah untuk KPU senilai Rp55,52 miliar, Bawaslu senilai Rp17 miliar, TNI senilai Rp3 miliar, dan Polri senilai Rp6 miliar.
Sukhairi mengatakan penandatanganan NPHD menjadi salah satu bentuk komitmen dan keseriusan Pemkab Madina agar Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. Itu sebabanya, dia berharap anggaran itu digunakan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan.
Sukhairi juga berharap tercipta demokrasi yang aman dan damai pada tahun politik 2024. Penyelenggara Pilkada butuh anggaran yang cukup, baik dari aspek keamanan dan kesiapan KPU serta pengawasan.
“Tentu semua butuh anggaran yang cukup. Alhamdulillah, hari ini penandatanganan, mudah-mudahan bisa digunakan sebagaimana mestinya,” kata Sukhairi.
Sukhairi berharap tahapan Pemilu 2024 (Pileg, Pilpres, dan Pilkada) berjalan lancar dengan demokrasi politik yang sehat. “Baik itu Pilkada, Pileg, dan Pilpres,” lanjutnya.
Sukhairi juga mengajak masyarakat menjalankan demokrasi yang gembira. Pesta demokrasi, kata dia, sebagai pencerahan untuk memilih pemimpin dan perwakilan masing-masing di lembaga legislatif.
“Saya berharap masyarakat lebih cerdas untuk tahun-tahun mendatang dan tidak mudah terprovokasi,” katanya.
Sementara Ketua KPU Madina Muhammad Ikhlas mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Madina atas dukungannya dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024, terutama dukungan anggaran sebesar Rp55,5 miliar untuk KPU Madina.
“Penandatanganan ini sebagai salah satu langkah awal dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2024,” kata Ikhsan.
Anggaran Rp55,5 miliar itu, kata Ikhsan, hanya untuk pelaksanaan Pilkada Madina yang beriringan dengan pemilihan gubernur.
“Namun, ada sebagian anggaran yang ditampung oleh provinsi khusus untuk honor KPPS,” lanjut Ikhsan.
Ikhsan berharap anggaran itu cukup untuk pelaksanaan pesta demokrasi di Madina. Sebagai penyelenggara, kata dia, KPU berusaha maksimal menjalankan tahapan demi tahapan Pemilu dengan baik.
Reporter: IRP
