Wabup Madina Paparkan Kendala Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

8 Maret 2023 329 Views

Panyabungan, StartNews – Wakil Bupati Mandailingnatal (Madin) Atika Azmi Utammi Nasution memaparkan beberapa kondisi yang menjadi kendala penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di kabupaten yang Kamis (9/3/20223) besok merayakan hari jadi ke-24 tahun.

Beberapa kendala itu, menurut Atika, di antaranya faktor geografis. “Kawasan pegunungan dengan jarak pemukiman di beberapa tempat cukup jauh dari pusat keramaian,” kata Atika dalam pertemuan virtual dengan Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan para kepala daerah se-Sumut, Selasa (7/3/2023) siang.

Selain faktor geografis, kata Atika, kesadaran masyarakat Madina untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada masih rendah. Sehingga, upaya penanganan stunting maupun pengentasan kemiskinan ekstrem mengalami kendala.

Namun, selain terus mendorong dan mendukung upaya Pemprov Sumut ke arah itu, Atika menegaskan Pemkab Madina juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.

Sementara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah mengambil langkah-langkah penanganan stunting serta pengentasan kemiskinan ekstrem secara massif, sejak beberapa tahun terakhir. Di antaranya, penguatan kegiatan pemberian asupan makanan bergizi hingga program bantuan usaha, perbaikan rumah, dan lainnya.

Dalam laporannya, Edy Rahmayadi mengungkapkan kondisi setelah berbagai upaya percepatan penurunan stunting dilakukan Pemprov Sumut. Hasilnya, memperlihatkan adanya penurunan angka prevalensi sebesar 4,7 persen dari 25,8 persen (2021) menjadi 21,1 persen hingga 2022, berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022.

“Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa kabupaten yang masih membutuhkan penanganan yang lebih kuat menurut potensinya. Penanganan stunting ini terus diupayakan, baik dari segi pendataan (jemput bola) hingga mengidentifikasi faktor kesehatan, sebagai satu dari beberapa pemicu belum tuntasnya langkah pencegahan stunting,” kata Edy Rahmayadi.

Dengan upaya jemput bola itu, kata dia, beberapa fakta yang bisa dijadikan bahan evaluasi bersama, yakni tingkat kesadaran akan kesehatan atau perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), belum maksimalnya masyarakat menggunakan tenaga kesehatan seperti di Puskesmas maupun Posyandu.

“Faktor yang juga sensitif seperti kurang baiknya sanitasi kurang baik dan sangat berpengaruh. Kemudian penggunaan air sungai sekaligus tempat pembuangan yang menyebabkan pencemaran air. Kemudian ada kegiatan penggunaan bahan kimia untuk penambangan yang diduga kuat mengganggu kesehatan. Kami masih terus berusaha menyelesaikan masalah ini,” paparnya.

Meskipun secara persentase terjadi penurunan, tetapi Edy Rahmayadi menargetkan angka prevalensi stunting di Sumut dapat menurun hingga menyentuh angka 14 persen. Itu sebabnya, setelah menyempurnakan data (validitas data), Pemprov berupaya melibatkan bantuan berbagai pihak seperti keberadaan mahasiswa yang menggelar praktek kerja lapangan, serta penempatan dokter muda di kawasan yang dinilai membutuhkan.

“Ini juga masih ada kaitannya dengan usia pernikahan (menikah), dan bagaimana kesiapan mereka berkeluarga. Ini kami masih terus kejar Pak,” kata Edy Rahmayadi kepada Menko PMK.

Terkait kondisi kemiskinan ekstrem, Edy Rahmayadi menyampaikan penurunan angka tersebut dari tahun sebelumnya. Pada 2021 tercatat di angka 1,34 juta jiwa, pada tahun 2022 turun menjadi 1,27 juta jiwa. Hal ini masih berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, hingga menyebabkan anjloknya perekonomian berbagai sektor sebagai pemicu munculnya orang miskin.

“Untuk data miskin ekstrem berada pada angka 120 ribu jiwa. Kami masih mencari tahu faktor penyebabnya. Sementara upaya kita masih terus berjalan seperti program bedah rumah, bantuan sosial, bantuan stimulus ekonomi untuk UMKM, petani, nelayan dan sebagainya,” jelas Edy.

Angka kemiskinan di Sumut pada 2021 menduduki peringkat 18 secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan provinsi ini tercatat 9,01 persen pada Maret 2021. Pada September 2021, jumlahnya menjadi 8,49 persen. Sehingga, terjadi penurunan sebesar 0,52 poin. Dengan demikian, angka kemiskinan di Sumut setara dengan 1,27 juta jiwa pada September 2021 atau berkurang sekitar 70,8 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.

Reporter: Sir