Wacana Mutasi Pejabat Di Pemkab Madina Bergulir

Belakangan ini muncul wacana Bupati Mandailing Natal (Madina) akan melakukan rotasi atau penyegaran di tubuh Pemerintahan Kabupaten Madina, menanggapi itu berbagai kalangan menilai wacana mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Madina sudah tepat dilakukan, tapi Bupati diharap sebelum melakukan mutasi terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja dan kompetensi SDM bawahannya.

Bupati LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Ali Musa Nasution kepada MohgaNews mengatakan, mutasi merupakan penyegaran kinerja birokrasi di tubuh pemerintahan yang memang perlu dilakukan oleh kepala daerah guna menunjang kinerja pemerintahan yang lebih baik.

“Kita akui bahwa mutasi merupakan hak preogratif Bupati Madina, tapi kita menyarankan supaya segera dilakukan tentu berdasarkan ketentuan terkait itu apalagi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Madina belum genap empat bulan. Namun, sebagai catatan dan masukan dari kami, sebelum dilakukan mutasi atau pergantian pejabat di pemerintahan, terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja, SKPD saja yang tidak mampu menjalankan tupoksi dan tanggung jawabnya. Lalu, perlu juga diuji kelayakan calon penggantinya, artinya jangan sampai yang dilantik itu tidak mempunyai kompetensi di tempat tugasnya,” ujar Musa.

Musa juga menyarankan, Bupati memprioritaskan pergantian pejabat yang mempunyai dua posisi maupun jabatan.

“Semestinya itu yang diutamakan, ASN yang rangkap dua jabatan, bagaimana bisa efektif program pemerintahan jika pimpinan SKPD rangkap jabatan. Satu jabatan saja belum tentu bisa berhasil,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPC PDI-P Madina Iskandar Hasibuan mengaku optimis Bupati Madina akan membuat langkah positif dan melakukan evaluasi terhadap pimpinan SKPD yang dinilai kurang mampu menjalankan amanah yang dipercayakan Bupati selama ini

Menurut Iskandar, pandangan Fraksi Partai Hanura pada paripurna LPj APBD Madina belum lama ini dimana Fraksi Partai Hanura meminta Bupati mengevaluasi kinerja bawahannya (pimpinan SKPD) merupakan pandangan yang tepat. Namun, Iskandar menyebut sejatinya DPRD Madina langsung memberikan penilaian pimpinan SKPD mana saja yang kinerja lemah dan tidak mengganggap DPRD sebagai mitra kerja mereka. Sebab, Iskandar menilai apabila ada pimpinan SKPD yang menganggap bahwa DPRD Madina bukan mitra kerja itu merupakan kesalahan yang patal. Sebab, DPRD merupakan wakil rakyat yang diamanahkan untuk mengawasi penggunaan anggaran dan kinerja pemerintahan.

“Alangkah baiknya jika kemarin Fraksi Partai Hanura atau Fraksi yang lain langsung menyebut SKPD mana saja yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya, supaya semua masyarakat tahu. Karena baik buruknya kinerja SKPD tersebut muaranya adalah sama kepala daerah yaitu pak Bupati,” ungkap Ketua DPC PDI-P Madina itu.

Iskandar dalam pandangannya menyebut bahwa ada beberapa SKPD yang memang dinilai sangat buruk kinerjanya, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan. “Kita melihat DKP belum mempunyai ide-ide yang dapat merobah kondisi instansi tersebut, misalnya BBI yang harusnya menghasilkan PAD, tapi nyatanya tidak seperti harapan masyarakat,” ucapnya.

“Saya kira yang paling bertanggung jawab adalah pimpinannya, jika Bupati masih juga mempertahankan pejabat yang tidak mempunyai integritas dan kemampuan di bidangnya ini merupakan preseden buruk bagi pemerintahan, jadi kami hanya memberikan masukan supaya pak Bupati mengganti pejabat yang tidak mempunyai kompetensi di bidangnya,” tambahnya. (MN-01)

Sumber: mohganews.com

Manager Program & Pemberitaan: Hendra Ray

Admin: Ade

Komentar Anda

komentar

Written by Ade