Banyak Anggota KPPS yang Tumbang, Ini Evaluasi JaDI (Jaringan Demokrasi Indonesia) Sumut

StArtNews – Fenomena banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit bahkan ada yang gugur dalam menjalankan tugas membuat Jaringan Demokrasi Indonesia Sumatera Utara (JaDI Sumut) membuat sejumlah catatan.

Seperti dilansir laman Tribun Medan.com, koordinator Divisi Penelitian, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM JaDI Sumatera Utara Irfan Nasution mengatakan, faktor-faktor yang menyebabkan terancamnya jiwa penyelenggara pemilu sejatinya tidak terjadi hanya pada hari pencoblosan saja.

Menurutnya, ada faktor penting lain seperti pola rekrutmen yang membuat KPPS kurang efisien dalam bekerja.

“Dengan membatasi petugas KPPS yang sudah dua periode membuat KPU kehilangan banyak personil yang sudah punya pengalaman teknis dan pengalaman mengelola proses pungut hitung di lapangan,” ujarnya, Selasa (23/4/2019).

Menurut Irfan, banyak petugas baru yang diharapkan mampu berkolaborasi dengan petugas lama ternyata tidak mampu mengikuti ritme kerja di TPS yang penuh dengan tekanan fisik dan tekanan psikis. Tekanan dalam menyelesaikan proses penghitungan suara dan formulir C1, kata Irfan serta tekanan saksi dan masyarakat yang hadir di TPS tentu sangat berpengaruh besar terhadap psikologis anggota KPPS.

Irfan juga menjelaskan, bimbingan teknis juga menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Menurutnya, proses transfer pengetahuan dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK/PPS sampai ke KPPS dilakukan terlalu singkat. “Hal ini disebabkan karena keterlambatan terbitnya regulasi yang mengatur hal teknis saat ujung waktu,” imbuhnya.

Bimbingan teknis resmi yang dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kepada KPPS hanya dilakukan sekali dengan peserta setiap KPPS yang berjumlah 4 orang (dari jumlah KPPS 7 orang). Sementara, menurutnya hampir di setiap KPPS dihuni petugas baru sehingga kendala teknis ketika proses penghitungan menjadi masalah besar yang sangat menguras fisik dan psikis KPPS.

“Kami juga berkeyakinan bahwa 4 (empat) orang KPPS yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) belum sempat melakukan knowledge sharing (berbagi pengetahuan) dengan petugas KPPS yang 3 (tiga) orang lagi, karena mepetnya waktu, bimtek dan proses pendirian TPS,” ujarnya.

Tak hanya itu, Irfam mengatakan buku panduan teknis yang dikeluarkan oleh KPU tidak dimanfaatkan dengan baik dan banyaknya logistik yang datang tidak tepat waktu sangat mengganggu konsentrasi kerja KPPS.

“Misalnya ketika KPPS harusnya fokus untuk mempersiapkan lokasi TPS tetapi harus terganggu dengan proses pendistribusian Formulir C6, sehingga energi petugas KPPS terkuras untuk 2 pekerjaan sekaligus,” katanya.

Bagi Irfan, jika distribusi logistik berjalan tepat waktu dengan jumlah yang tepat maka proses distribusi logistik ini tidak mengganggu proses persiapan lokasi TPS.

“Proses distribusi logistik ini berimplikasi langsung dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, hasil nyatanya adalah dilakukannya pemungutan suara susulan pada kabupaten Nias Selatan,” pungkasnya.

Reporter : Tim Redaksi StArtNews

Editor : Hanapi Lubis

Komentar Anda

komentar