Bupati Madina Terbitkan Surat Edaran Penertiban Tambang Liar

18 November 2019 1395 Views

Mandailing Natal, StArtNews-Bupati Mandailing Natal, Drs. Dahlan Hasan Nasution, menerbitkan surat edaran No.540/3521/TUPIM/2019 tentang Pertambangan Liar di Kabupaten Mandailing Natal.

Surat edaran tertanggal 18 November 2019 tersebut untuk menyikapi maraknya aktivitas tambang liar yang disinyalir mengakibatkan adanya 6 (enam) bayi yang lahir dengan kondisi anggota tubuh yang tidak wajar di Mandailing Natal.

Dalam surat edaran yang tersebut
diinstruksikan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Madina dalam setiap tingkatan agar menyampaikan larangan pertambangan liar di wilayah hukum Mandailing Natal.

Bupati Madina kepada wartawan mengatakan dalam kurun waktu dua tahun ini ada 6 orang anak yang lahir dengan anggota tubuh yang tidak wajar. Yang terakhir itu anak yang lahir di Desa Lancat, Kecamatan Lingga Bayu, yang lahir dengan kelainan otak di luar tempurung kepala (Anenchepali).

Dijelaskan Bupati, berdasarkan wawancara beberapa ibu para bayi tersebut diperoleh bahwa keseharian mereka bekerja pada mesin/galundung atau alat pemisah bebatuan menjadi emas dengan memakai zat kimia.

Terkait itu Bupati sudah membuat surat edaran agar aktivitas tambang liar dihentikan karena menurutnya bisa saja kejadian tersebut akibat merkuri yang digunakan dalam aktivitas tambang.

Pada saat rapat di Jakarta membahas keberadaan tambang liar ini, Bupati menyampaikan permohonan agar diberikan jalan keluar kepada masyarakat yakni dengan membuat titik-titik tambang rakyat dengan catatan pengolahannya tidak menggunakan bahan kimia.

“Tiga hari yang lewat saya sudah melaksanakan rapat dengan Pemerintah Pusat membahas keberadaan tambang liar ini, di situ saya memohon agar diberikan jalan keluar kepada masyarakat yakni dengan membuat titik-titik tambang rakyat dengan catatan pengolahannya tidak lagi menggunakan bahan kimia,” jelasn Dahlan.

Keberadaan tambang liar ini sudah menjadi perhatian semua kalangan. Pemerintah daerah berharap agar Pemerintah Pusat dan Provinsi ikut turun tangan.

Reporter: Saima Putra

Editor: Hanapi Lubis