Bupati Mandailing Natal Tandatangani Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi Dengan KPK
Drs. Dahlan Hasan Nasution, Bupati Kabupaten Mandailing Natal saat menandatangi Komitmen bersama Implementasi Pengendalian Gratifikasi disaksikan Deputi Pencegahan KPK, Gubernur Sumut dan Kapoldasu serta Bupati walikota se-Sumatera Utara di Aula Matabe Kantor Gubernur Sumut
Medan (Start FM) – Bupati Mandailing Natal Drs. Dahlan Hasan Nasution beserta Sekretaris Daerah dan sejumlah Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ikut serta menghadiri penandatanganan Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara Rabu, 07/09.
Acara ini dihadiri Bupati dan Walikota se-Sumatera utara serta Gubernur Sumatera Utara dan Kapoldasu.
Bupati Mandailing Natal Drs. Dahlan Hasan Nasution kepada Start FM menjabarkan, komitmen ini akan segera diimplementasikan di pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal melalui Inspektorat selaku lini terdepan sebagai upaya pencegahan diharapkan mampu mensosialisasikan dan mengimplementasikan komitmen ini pada seluruh lingkup Pemerintah Daerah Mandailing Natal.
Bupati Berkomitmen memberantas Sikap Mental Korup dan melaksanakan Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta aturan teknis yang ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan prosedural.
Bupati Madina Drs. Dahlan Hasan Nasution foto bersama dengan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Gubsu Tengku Heri Nuradi
Dahlan mengatakan, tugas ini mestinya juga tidak hanya diterapkan pasa Pemerintahan saja. Namun pada masyarakat juga harus ikut serta berkomitmen yang sama sehingga terjadi hubungan yang sinergis dalam mencapai implementasi tujuan dari Komitmen Bersama Dalam hal Pengendalian Gratifikasi ini.
Dalam acara yang digelar oleh Komisi Pemberantaaan Korupsi ini. Para Bupati dan Walikota se-Sumatera utara melakukan Penandatanganan bersama dengan Pihak KPK untuk mengimplementasikan Komitmen Bersama ini pada Pemerintahan dan Masyarakat.
Pahala Nainggolan dari Deputi Pencegahan Komisi Pemberantsan Korupsi atau KPK dalam pertemuan itu mengakui bahwa KPK tidak hanya mengawasi Pemerintahan saja, melainkan masyarakat juga, sehingga diharapkan Pemerintah daerah segera mengimplementasikan hal ini pada masyarakat sehingga masyarakat bisa masuk ke dalam sistem yang baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku baik teknis maupun non teknis.
Reporter : Hanapi Lubis
Manager Program & Pemberitaan : Hendra Rangkuti
Admin : Ade