Demi Solidaritas, Ketua DPRD Madina Batal Berangkat Haji Kalau Biayanya Bengkak

15 Februari 2023 187 Views

Panyabungan, StartNews – Membengkaknya Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 membuat para calon jamaah haji (calhaj) meradang. Mereka terancam batal berangkat menunaikan ibadah haji, karena tak mampu melunasi biaya perjalanan haji yang diusulkan pemerintah sebesar Rp90,2 juta dari sebelumnya kisaran Rp32 juta.

Polemik soal biaya perjalanan haji itu menggugah nurani Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis. Politisi Partai Gerindra ini mengancam akan membatalkan keberangkatannya bersama istri ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji tahun ini.

Erwin berniat membatalkan keberangkatannya ibadah haji bukan lantaran tidak sanggup melunasi biaya perjalanan haji yang membengkak. Erwin menegaskan sikapnya itu sebagai bentuk solidaritasnya terhadap ratusan ribu calhaj yang berpotensi gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran tak sanggup melunasi biaya perjalanan haji.

“Saya dan istri sudah sepakat batal berangkat (ibadah haji) kalau pemerintah tidak menurunkan biaya perjalanan haji ke angka moderat,” kata Erwin kepada StartNews, Selasa (14/2/2023).

Erwin mengungkapkan, menunaikan ibadah haji harus dengan hati yang ikhlas. “Kalau calon jamaah haji dipaksa bayar kenaikan biaya itu, dimana lagi letak keikhlasannya. Karena sudah nggak ikhlas, lebih baik membatalkan keberangkatan,” tuturnya.

Lantaran kewenangan menetapkan biaya perjalanan haji ada di tangan pemerintah pusat, Erwin meminta para anggota DPR RI terus memperjuangkan kepentingan calhaj, terutama dari kalangan ekonomi terbatas.

“Bayangkan, banyak calon jamaah haji kita yang rela menabung puluhan tahun agar bisa menunaikan ibadah haji. Bahkan, ada yang sampai menjual sawahnya. Kenapa pemerintah tiba-tiba menaikkan biaya haji yang jumlahnya di luar logika. Kemana hati nurani pemerintah,” tutur Erwin.

Biaya Haji Belum Disepakati

Hingga Selasa (14/2/2023) malam, Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama (Kemenag) belum mencapai titik temu terkait pembiayaan ibadah haji tahun 2023. Ketua Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut ada beberapa item pembiayaan haji yang belum disepakati bersama.

“Kalau dari sisi pencapaian untuk penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kita sudah sampai di titik maksimal. Demikian juga dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi beban jamaah, sudah sampai di titik maksimal,” ungkap Marwan dalam konferensi pers usai rapat kerja dengan Dirjen Haji dan Umrah Kemenag di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023) malam.

Politisi dari Fraksi PKB ini mengatakan sejauh ini besaran BPIH sudah dikurangi sampai angka Rp90,2 juta. Selain itu, besaran Bipih sudah dikurangi sampai angka Rp49 juta. Dari usulan pemerintah besaran BPIH Rp98,8 juta, sudah diperoleh angka sampai Rp90,2 juta.

“Kemudian BPIH yang pemerintah usulkan besaran Rp69 juta, sudah sampai di angka Rp 49 juta,” katanya.

Menurut Marwan, Panja Komisi VIII DPR sejauh ini sudah sepakat dan akan memperjuangkan angka itu. Kendati demikian, dia menyebutkan masih ada tiga komponen biaya haji yang masih bisa dikurangi, yaitu akomodasi perhotelan, biaya katering serta layanan masyair.

Reporter: Saparuddin Siregar