Dinas Keuangan Harusnya Bertanggung Jawab Atas Temuan BPK RI di DPRD Madina Senilai Rp2.545.095.000

“Jangan karena kesalahan bayar yang dilakukan oleh Dinas Keuangan yang jadi korban 40 Anggota Dewan. Memang secara aturan Anggota Dewan yang bertanggung jawab karena Anggota Dewan yang menerima dana tersebut, tetapi setidaknya Pemda harus punya Argumen ke BPK RI Regional Sumut bahwa kesalahan itu bukan pada Anggota Dewan dan Sekretariat Dewan melainkan pada Dinas Keuangan yang salah dalam proses pembayaran,” papar Erwin Lubis,

Erwin Lubis menyayangkan Pemda tidak punya argumen yang tepat soal ini. Seolah Anggota DPRD yang salah dan merencanakan ini.

” Fraksi kami, Gerindra, siap mengembalikan uang temuan itu sesuai yang dikenakan pada masing masing anggota dewan dari Frkasi Gerindra. Namun harusnya pengembalian itu tidak punya target karena itu tidak ada konfirmasi” tegas Erwin Lubis.

Seperti diketahui BPK RI Regional Sumatera Utara menemukan kerugian Negara senilai Rp2.545.095.000. Kerugian itu diketahui setelah BPK RI melakukan pemeriksaan keuangan DPRD Mandailing Natal, pengeluaran senilai Rp.2.545.095.000 tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Uang senilai Rp.2.545.095.000 tersebut menyangkut tunjangan TKI, tunjangan Reses anggota Dewan, dan BPO/DO DPRD.

Sesuai ketentuan, 60 hari setelah surat dari BPK RI diterima oleh DPRD, masing masing anggota dewan harus sudah mengembalikan temuan tersebut yang berjumlah Rp.2.545.095.000.

Sesuai surat BPK RI ke Pemerintah Daerah tertanggal 25 Mei 2019 lalu dan surat Bupati ke DPRD tertanggal 19 Juli 2019, mengharuskan setiap anggota Dewan yang tersangkut untuk mengembalikan uang temuan itu ke Bendahara pengeluaran DPRD Madina. Namun sejauh ini dari informasi yang didapat StArtNews baru beberapa orang Anggota Dewan yang sudah mengembalikan .

Tim Redaksi StArtNews