menu Home chevron_right
Berita Madina

DPRD Madina Tetapkan 24 Ranperda Masuk Propemperda 2027, Bantuan Hukum Warga Miskin Diprioritaskan

Redaksi | 19 November 2026

DPRD Madina menetapkan 24 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Propemperda 2027, mencakup regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin hingga pemberantasan narkotika.

Panyabungan, StartNews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (DPRD Madina) menetapkan 24 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Sejumlah regulasi strategis yang menyentuh langsung kepentingan publik seperti bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta pencegahan dan pemberantasan narkotika, menjadi prioritas utama dalam daftar tersebut.

Keputusan itu disahkan dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Rabu (18/11/2026).

Ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis memimpin jalannya persidangan bersama Wakil Ketua Miftahul Falah. Bupati Madina H. Saipullah Nasution, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Pj. Sekda Afrizal Nasution, Asisten I M. Sahnan Pasaribu, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir menyaksikan penetapan tersebut.

Dari total 24 beleid yang disepakati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina mengusulkan 18 ranperda. Beberapa poin penting usulan eksekutif meliputi regulasi bantuan hukum bagi warga kurang mampu, pendirian perseroan daerah aneka usaha, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penataan desa, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Sementara legislatif menyumbang enam ranperda inisiatif, mencakup standarisasi dan kualifikasi sarana prasarana pendidikan, pengelolaan keuangan desa, pelestarian adat istiadat, bantuan pondok pesantren, penyelenggaraan perlindungan anak, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Bupati Madina H. Saipullah Nasution menilai penetapan Propemperda 2027 menjadi fondasi penting untuk mempercepat kemajuan daerah melalui kepastian hukum. Regulasi yang terencana akan mempermudah pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan strategis dan mengelola sumber daya daerah secara optimal.

Saipullah mendorong sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan ranperda berlangsung nanti. Dia menargetkan produk hukum yang lahir memiliki kualitas yang dapat diterapkan secara nyata, menjunjung asas keadilan, serta memberikan manfaat maksimal bagi warga Madina.

“Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat dan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan rapat paripurna Penetapan Propemperda Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2027 ini,” ujar Saipullah.

Reporter: Sir

Komentar Anda

komentar

Written by Redaksi

Comments

This post currently has no comments.

Leave a Reply


Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses


  • Acara Saat Ini
  • Acara Akan Datang



  • play_circle_filled

    Streaming StArt 102.6 FM Panyabungan

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play