Panyabungan.StArtNews- Mencuatnya ke permukaan beberapa waktu lalu bahwa ada dugaan adanya staf sekretariat dan tenaga honorer Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Kab. Madina) menjadi peserta Bimbingan Tekhnis (Bintek) anggota DPRD Madina yang berlangsung pada tanggal 11- 14 Mei 2027 lalu di Hotel Orchardz Jayakarta Jakarta dengan topik “Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Pemantauan Tindak Lanjut (STIPTL) Menjadi Sarana Komunikasi Dua Arah Antara BPK Dengan Entitas Pemeriksaan Terkait”. Dugaan adanya tenaga honorer maupun staf menjadi peserta Bintek ditengarai adalah sebagai pengganti anggota DPRD Madina yang tidak hadir mengikuti Bintek tersebut, kendatipun menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) Ikbal Arifin, SH bahwa seluruh anggota DPRD Madina dalam Surat Perintah Tugas (SPT) nya menghadiri acara Bhintek tersebut sesuai laporan yang ia terima.
Menguaknya info ini ke tengah-tengah masyarakat Madina, melahirkan banyak komentar kekecewaan atas ulah oknum anggota DPRD Madina yang mana anggaran untuk Bintek mereka terima namun sebagian mereka tidak mengikuti Bintek tersebut, malahan mereka suruh staf ataupun tenaga honorer DPRD Madina untuk menggantikan mereka dengan imbalan menurut beberapa staf hanya sekitar Rp 1.500.000-Rp 2.000.000 sisa anggarannya lebih dari Rp 10 juta lagi itu dikantongi oknum anggota dewan nan tidak mengikuti Bintek tersebut. Beberapa khalayak masyarakat Madina meminta kepada Ketua Dewan Ibu. Elli Artaty, S.Ag dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Ikbal Arifin, SH untuk bertanggungjawab terhadap permasalahan ini. Ketua dan Sekwan jangan pura-pura menutup mata terhadap masalah seperti ini, karena hal itu masih merupakan tanggung jawab mereka. Oknum anggota Dewannya tanggung jawab Ketua Dewan, sementara untuk oknum staf maupun tenaga honorer Dewan itu tidak terlepas dari tanggungjawab Sekwan, ujar salah seorang warga Malim Itom Rangkuty kepada StArtNews Kamis (15/6), di Panyabungan.
Sementara itu beberapa mantan anggota Dewan yang dihubungi StArtNews mengatakan bahwa hal itu katanya sudah sejak lama berlangsung dan untuk kalangan DPRD Madina baik itu dari Sekwan, Kepala Bagian dan staf maupun tenaga honorer ini sudah tidak menjadi rahasia lagi. Hal ini sebelum berangkat ke tempat Bintek di Dewan sudah terlebih dahulu dikonsep siapa-siapa yang bakal berangkat dan siapa pengganti siapa. Untuk menggantikan nama antara oknum anggota Dewan dengan penggantinya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar bisa lolos di Bandara biasanya ini dilakukan melalui scan, papar mereka.
Lain lagi dengan komentar salah seorang Anggota DPRD Madina yang aktif sekarang mengatakan bahwa iapun sangat menyayangkan sikap kawan-kawan yang tidak menghadiri Bintek tersebut,s edangkan menurut infonya anggaran untuk Bintek itu diambil lalu dikantongi dan tidak diperuntukkan sesuai dengan tujuannya. “Yang Saya sayangkan kepada teman teman coba bayangkan untuk mencari ilmu itu kita rela mengeluarkan uang kita sendiri seberapa besarpun itu. Nah ini kita disuruh menuntut ilmu tidak mengeluarkan uang kita sendiri sepeserpun bahkan kita dikasih lagi uang, disiakan lagi,s ementara itu uang yang dipakai adalah uang rakyat. Berarti kita telah mencederai hati rakyat kita sendiri, inilah yang saya sayangkan kepada teman-teman.”
Bukan itu saja, dulupun setahun lebih yang lalu sudah pernah terjadi waktu di Bandara Minang Kabau Padang Sumatera Barat banyak yang tidak lolos, karena antara KTP dengan orangnya tidak singkron, sehingga banyak yang lari lewat bandara Sibolangit. Waktu itu cukup jeli para pegawai di Bandara tersebut, ada sekitar 10 atau lebih yang tidak lolos di bandara Minang Kabau, begitulah kira-kiranya, jadinya ini sudah lagu lama, kebetulan aja sekarang baru diperhatikan.
Ketua Dewan Ibu. Elly Artaty, S.Ag saat dikonfirmasi StArtNews tidak pernah menyahut maupun menjawab pertanyaan StArtNews baik melalui telpon genggamnya maupun melalui SMS, kendatipun sudah sering dihubungi. Sementara Sekwan Ikbal Arifin, SH pernah mengatakan beberapa waktu lalu di ruang kerjanya bahwa Sekwan tugasnya dalam hal ini hanya sebatas memfasilitasi saja. “Soal tenaga honorer dan staf itu sudah saya buat dulu surat edarannya yang mengatakan tidak boleh menggantikan anggota dewan dalam hal Bintek.”
Reporter : R Ray
Editor : Hanapi Lubis