Fraksi PKB Soroti Rendahnya Dana Hibah Untuk MDA dan Pesantren

Sidang Paripurna Pandangan Fraksi R.APBD tahun 2020 di DPRD Mandailing Natal Rabu 18/12

Panyabungan. StArtNews-Fraksi PKB Mandailing Natal (Madina), dalam pandangan fraksi nota Pengantar Keuangan Rancangan APBD tahun 2020 yang dibacakan oleh Miftahulfalah bertempat di Aula DPRD Madina, Rabu (18/12) menyoroti sektor hibah untuk lembaga organisasi MDA dan rumah ibadah yang hanya Rp4.000.000.000,- saja.

Fraksi PKB menilai, Pemerintah hendaknya meningkatkan hibah disektor MDA guna meningkatkan kesejahteraan guru guru MDA. Fraksi ini menilai 8 miliar adalah hal yang wajar untuk sektor ini.

Fraksi ini juga menyoroti madrasah dan pesantren di Madina yang sangat memperihatinkan. Untuk itu Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhannya.

Fraksi ini juga menilai 94 persen madrasah dan pesantren masih dikelola oleh masyarakat, yang artinya pencerdasan kehidupan Bangsa dan Negara dari sektor pendidikan masih diambil alih oleh masyarakat, oleh sebab itu Fraksi PKB menilai wajib hukumnya Pemerintah Daerah hadir dalam pendidikan keagamaan.

Sidang Paripurna Pandangan Fraksi DPRD atas Nota Pengantar Keuangan R.APBD tahun 2020 dihadiri langsung Bupati Madina; Drs. Dahlan Hasan Nasution, serta Ketua DPRD; Erwin Efendi Lubis dan Wakil Ketua; Erwin Efendi Nasution serta Anggota DPRD Madina dan OPD di lingkungan Pemkab Madina.

Sebelum Fraksi PKB, Fraksi Gerindra mengawali pandangan Fraksi terhadap nota pengantar APBD tahun 2020 Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam Pandangan Fraksi yang dibacakan oleh Hidayah Erlina, Gerindra menyoroti Anggaran Dana Desa agar benar-benar memperhatikan program Pemerintah Desa yang dinilai sangat rawan tindakan korupsi.

Selain Dana Desa, Dana Kelurahan juga menjadi sorotan Fraksi ini agar Kelurahan optimal memanfaatkan dana tersebut.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyinggung lemahnya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah.

Sementara fraksi Demokrat dalam pandangan Fraksi Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2020 yang dibacakan oleh Dody Martua mengharapkan perencanaan APBD harus dipertanggungjawabkan tidak hanya secara yuridis, namun juga dengan pertanggungjawaban moral.

Ada beberapa catatan yang disoroti Fraksi ini termasuk penurunan PAD sebesar 1,8 persen, kondisi ini akibat tidak siapnya Pemerintah dalam mempertahankan PAD Madina.

Selain itu, Dana Desa juga menjadi sorotan Fraksi, besarnya dana yang diterima desa seyogianya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, kenyataannya selama kurun waktu 5 tahun ini, tak seberapa dana desa yang mampu mengubah masyarakat. Kurangnya sinkronisasi program Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Desa dinilai salah satu masalahnya.

Fraksi Golkar sendiri dalam pandangan fraksinya yang dibacakan oleh Zubaidah, menyoroti lemahnya OPD dalam mengadopsi rencana-rencana besar Bupati dalam program pembangunan Mandailing Natal.

Dalam Pandangan Fraksi itu, Zubaidah mengatakan bahwa Mimpi Bupati terhadap pembangunan besar Madina harus diwujudkan. Namun, persoalannya OPD yang dinilai tidak siap menghadapinya seperti pembangunan Pasar Baru pascaterbakar, Pembangunan Bandara, Pembangunan Rumah Sakit dan lainnya.

Tiga Fraksi lainnya yakni Fraksi Amanat Berkarya dan Fraksi PKS serta Fraksi Gabungan juga menyampaikan pandangan fraksinya dalam sidang paripurna ini. Hanya Fraksi Hanura yang tidak memberi Pandangan Fraksi dalam sidang Paripurna tersebut.

Dari 8 Fraksi yang ada di DPRD, kesemuanya bersepakat untuk dilakukan pembahasan ke tingkat selanjutnya dan sidang Paripurna akan dilanjutkan sore nanti dalam agenda mendengarkan jawaban Bupati atas Pandangan fraksi-fraksi di DPRD Madina.

Tim Redaksi StArtNews

Editor : Hanapi Lubis

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...

Hak Cipta @Redaksi