Panyabungan,StArtNews- Bimtek merupakan upaya merubah paradigm atau cara pandang , Mindset, pola piker, pola sikap, dan pola tindak untuk kaya mental untuk mencapai kinerja yang optimal dengan mengembangkan learning organisasi . Namun kayaknya Bintek Anggota DPRD Mandailing Natal ini berbeda dengan tujuan sebenarnya, Bintek terkesan hanya digunakan untuk berjalan jalan saja, terbukti dari berapa kali Bimtek yang dilakukan oleh Anggota DPRD Mandailing Natal tak banyak menghasilkan idea tau Peraturan Daerah yang bias menerobos peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau paling tidak Perda terkait masalah kepentingan umum.
Dari data StArtNews, dalam kurun waktu satu bulan ini, Anggota Dewan sudah melakukan Bimbingan Tehnik (Bintek) dua kali. Bahkan itu terjadi hanya berselang dua hari saja yakni dari tanggal 2-7 Nopember 2017 Binteknya berlangsung di Jakarta, kemudian berselang dua hari yaitu dari tanggal 9-13 Nopember 2017 Bintek lagi di kota Medan. Parahnya Bintek dilaksanakan disaat evaluasi dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (T.A) 2017 belum keluar dari Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).
Menyikapi hal ini, pemerhati pemerintahan Malim Itom Rangkuti menilai bahwa Anggota DPRD Madina pada posisi saat ini telah mematikan hati nuraninya. Dimana kinerja Anggota Dewan pada periode ini sungguh tidak memuaskan hati masyarakat, karena tolak ukur Anggota DPRD itu dikatakan berhasil adalah mampunya Anggota Dewan menciptakan Peraturan Daerah atau Perda yang menunjang poningkatan perkapita pendapatan daerah dan tentunya berpihak pada masyarakat.
Malim Itom Ritongah menyesalkan langkah-langkah Anggota Dewan terhormat di Mandailing Natal, kerapnya pelaksanaan Bimtek ke luar daerah seharusnya sudah mampu menciptakan atau paling tidak mengimplementasikan hasil Bimteknya ke Daerah Mandailing Natal.
Dia Malim Itom Ritonga mengatakan langkah anggota dewan yang masih mementingkan alokasi anggaran Bimtek sungguh bertolak belakang dengan kondisi ril APBD Madina T.A 2017 yang saat ini mengalami defisit sebesar Rp 79 Milyar lebih. bahkanditengah tengah defisitnya anggaran Kab. Madina anggota Dewan masih minta penambahan anggaran sebesar hampir Rp 6 Milyar (Rp 5.856.614.931-red).
Menurut informasinya penambahan untuk Sekretariat DPRD termasuk dalam tiga besar, yakni BPKPAD mendapat penambahan sejumlah Rp 67 Milyar lebih, baru Dinas Pendidikan hampir Rp 22 Milyar, baru ketiga terbesar Sekretariat DPRD mendekati Rp 6 Milyar.
Malim berharap adanya perubahan di pola pikir anggota DRPD madina, apalagi saat ini menjelang tahun Politik, harusnya, Anggota DPRD lebih focus pada kinerja yang maksimal sehingga masyarakat tidak hanya menilai dengan negatif namun fositif.
Reporter : R Ray
Editor : Hanapi Lubis