Ini Rincian Anggaran DIPA dan TKDD 2022 yang Diterima Sumut

14 Desember 2021 605 Views

Medan, StartNews – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mencatat selama tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan sejak pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal 2020. Sebab itu, dibutuhkan kerja bersama pemerintah pusat hingga ke desa dengan memanfaatkan anggaran total Rp 59,77 triliun melalui penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 dari APBN.

Edy Rahmayadi menyampaikan hal itu saat acara penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan, Senin (13/12/2021).

Saat acara penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) diwakili Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution. Kegiatan ini juga dihadiri Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut Kementerian Keuangan Syafriadi, para kepala daerah, serta perwakilan instansi vertikal pemerintah pusat penerima dokumen.

Dalam paparannya, Edy Rahmayadi menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pengelolaan pemerintah hingga kondisi pertumbuhan berbagai bidang, serta target capaian pada tahun mendatang, terutama pertumbuhan ekonomi, dimana posisinya sempat berada pada level minus (-3,49%) pada 2020 dan 3-4% per November 2021. Adapun peningkatannya diupayakan mencapai 4-5% di anggaran 2022.

Dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan di Sumut sebesar Rp 59,77 triliun. Sebanyak Rp 39,85 triliun dialokasikan untuk dana TKDD. Sedangkan untuk pengalokasian DIPA di Sumut 2022 besarannya Rp 19,92 triliun.

“Target kita Sumatera Utara, yang pertama adalah masalah pendidikan, kesehatan, pertanin, dan infrastruktur. Jika yang lalu (awal pandemi Covid-19) kita alihkan untuk refocusing anggaran, sekarang ini kita hidupkan kembali (upaya pertumbuhan ekonomi), dengan dana Rp 39 triliun yang sebagian terurai di kabupaten/kota hingga dana desa di seluruh Sumatera Utara,” jelasnya.

Untuk tahun depan, lanjut Edy, pembangunan pertanian (pangan) masih menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab, menurut dia, sektor ini termasuk yang dinilai mampu bertahan di tengah pailitnya ekonomi global saat pandemi Covid-19 melanda dunia.

“Tetapi idealnya memang kalau bisa di Sumut ini sampai Rp 150 triliun (DIPA dan TKDD). Karena kalau kita perbandingkan dengan Provinsi Aceh yang mendapat Rp 32 triliun, dengan jumlah penduduk Rp 5,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan penduduk kita 15 juta jiwa, kita menerima Rp 39 triliun, sehingga relatif dekat. Meskipun Aceh punya dana otonomi khusus (Otsus) dan kita tidak. Namun, kalau korelasinya itu dihitung populasi dalam penerjemahan undang-undang, maka perlu dipertimbangkan agar bisa mengawal (harapan) ini hingga ke pusat,” sebut Edy.

Sedangkan upaya menggenjot laju pertumbuhan ekonomi, Edy meminta pemerintah kabupaten/kota seluruhnya untuk turut aktif dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan hingga pembinaan UMKM, mengelola secara maksimal sumber daya perekonomian yang potensial di daerah masing-masing, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata.

Dalam hal ini, dukungan Pemprov sebagai tangung jawab guna mempermudah akses distribusi bagi masyarakat adalah memrogramkan pembangunan jalan provinsi sepanjang 450 kilometer pada 2022 dengan anggaran Rp 2,7 triliun, dimana kondisinya masuk kategori rusak berat.

“Namanya ada dana tahun jamak yang didahulukan dan dikerjakan di 2022. Nanti kita bayar secara bertahap menggunakan APBD kita. Ini cukup panjang, karena biasanya kita hanya bisa 30 kilometer setiap tahun dari total jalan provinsi 3.000 kilometer ,” papar Edy.

Itu sebabnya, kata Edy, tahun 2021 harus dijadikan bahan refleksi dalam upaya perbaikan pada 2022 mendatang. Terutama proyeksi indikator makro yang harus dicapai sebagai target bersama, antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), menurunkan persentase kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan PDRB per Kapita, kualitas kesehatan masyarakat (anak) seperti penanganan gizi buruk dan stunting dan lainnya.

“Ini yang harus sedang dikelola bersama. Kita mau Sumut ini menjadi yang terbaik, sebagai ‘bamper’ wilayah Barat Indonesia. Jadi ini setiap bulannya kita kaji satu per satu. Termasuk capaian vaksinasi Covid-19 yang sekarang sudah mencapai 68 persen. Untuk (kabupaten/kota) yang belum (maksimal), nanti vaksinnya kita arahkan ke sana, sehingga di akhir tahun terkejar 70 persen,” katanya.

Sementara Plt. Kepala Kanwil DJPb Sumut Kemenkeu Syafriadi menjelaskan, alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 19,92 triliun dibagi ke dalam 40 bagian anggaran, dilaksanakan oleh 908 satuan kerja yang disalurkan oleh 11 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.

Untuk anggaran TKDD sebesar Rp 39,85 triliun dialokasikan kepada 34 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Rinciannya, untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 1,87 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 22,69 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 3,06 triliun, DAK Non-Fisik sebesar Rp 7,69 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp 131,51 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp 4,40 triliun.

“Saya mengingatkan kembali apa yang telah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati sampaikan bahwa, dalam menghadapi ketidakpastian situasi pandemi, APBN tahun 2022 disusun untuk tetap mengantisipasi pandemi yang belum berakhir, bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Pemerintah terus melakukan program Reformasi Struktural untuk memperbaiki iklim usaha, daya kompetisi dan produktivitas, serta mendorong transformasi ekonomi untuk mempercepat