Jadi Lembaga Permanen, DPD Dorong KPK Masuk UUD 1945

MUSIK & INFORMASI PAGI – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam UUD 1945.

Demikian disampaikan Ketua DPD Irman Gusman dalam refleksi akhir tahun 2015 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/12/2015).
‎
“Mengingat komplikasi masalah pemberantasan korupsi dan masih akan bersifat jangka panjang, DPD RI berpendapat KPK harus menjadi lembaga yang permanen dan saling bersinerji dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksanaan dalam pemberantasan korupsi,” kata Irman.
‎
Bekaitan dengan rencana Revisi UU KPK, Irman menyebutkan pihaknya telah menyatakan pandangan dan sikapnya dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi yang diadakan di Jakarta tanggal 3 Desember 2015 yang lalu.

Dimana DPD RI menolak Revisi UU KPK jika hasilnya akan melemahkan KPK dan menurunkan semangat anti-korupsi.

“DPD RI setuju dan mendukung revisi (penyempurnaan) UU KPK apabila bertujuan untuk memperkuat peran, fungsi, dan independensi KPK dan meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi,” ujarnya.‎

Irman juga menyatakan pihaknya mengapresiasi DPR RI yang telah berhasil menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehari setelah berakhirnya masa kerja Pimpinan KPK periode 2011-2015 pada tanggal 17 Desember baru lalu.

Meskipun hasil pemilihan pimpinan KPK ditanggapi beragam, kata Irman, termasuk adanya opini yang skeptis dari publik, namun DPD RI tetap melihat dari kacamata yang optimistik bahwa Pimpinan KPK Jilid IV ini akan mampu mengemban amanah untuk memberantas korupsi di Indonesia.

“DPD sendiri akan terus mendorong semua usaha memerangi korupsi di negara kita tercinta ini,” katanya.

Komentar Anda

komentar