“Jelas, Jokowi Butuh ‘Amankan’ Pilpres 2019…”
Keputusan Presiden Joko Widodo memperbolehkan Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar terus menuai pro dan kontra.
Tak hanya Airlangga, Idrus Marham yang baru saja dilantik sebagai Menteri Sosial juga merangkap Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif Partai Golkar.
Di kalangan partai politik pendukung pemerintah, hanya PAN yang mengkritik keputusan Jokowi itu.
Sementara, PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP tidak mempersoalkannya.
Di sisi lain, partai politik oposisi, yakni Gerindra dan PKS, mengkritik habis-habisan.
Keputusan Presiden Jokowi tersebut terus disandingkan dengan komitmennya sejak awal pemerintahan, melarang menteri merangkap jabatan di partai politik.
Pengamat politik Point Indonesia Arief Nurul Imam berpendapat, keputusan Jokowi yang menuai pro kontra tersebut tidak lepas dari faktor mengamankan konsolidasi partai politik pendukung di 2019.
“Jokowi itu terpaksa melanggar komitmennya sendiri, karena jelas dia butuh pengamanan Pilpres 2019,” ujar Imam kepada Kompas.com, Selasa (23/1/2018).
“Untuk maju di 2019, dia kan harus didukung partai politik. Sehingga saat ini, Jokowi akan mengakomodasi kepentingan politik yang pragmatis, bahkan meskipun bertolak belakang dengan janji semasa awal pemerintahannya sendiri,” lanjut dia.
Secara etika politik, kata Imam, keputusan Jokowi memang menuai perdebatan. Namun, secara politis, keputusan Jokowi itu dinilai tepat.
Sebab, tanpa dukungan partai politik, akan mempersulit Jokowi.
“Ini dilema memang. Tapi Jokowi tahu prioritasnya. Jokowi berpikir elektabilitasnya tinggi tapi tanpa dukungan parpol , dia tidak bisa maju. Akhirnya dia sekarang ini mengamankan suara parpol dulu. Baru menggenjot elektabilitas,” ujar Imam.
“Ketika tiket dari parpol sudah aman, tahapan kerja politik selanjutnya adalah menggenjot elektabilitas,” lanjut dia.
Apalagi, bagi seorang petahana, sebenarnya tidak sulit untuk meningkatkan elektabilitas. Jokowi hanya cukup mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis. Suara otomatis bakal terdulang.
Lantas, bagaimana Jokowi meredam komentar negatif yang terus dilontarkan partai oposisi? Imam mengatakan, satu-satunya cara agar Jokowi lepas dari kritikan adalah pembuktian kinerja dari para menteri yang rangkap jabatan tersebut.
Dengan menunjukkan kinerja yang baik, publik pasti tidak lagi mempersoalkan ada menteri yang merangkap jabatan.
Namun, jika sang menteri itu tidak menunjukkan pencapaian fantastis selama sekitar satu tahun sisa periode pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Imam yakin perubahan komitmen Presiden akan terus dipolitisasi, terutama oleh lawan politik.
“Pasti itu akan terus-terusan jadi bahan oposisi sampai nanti 2019,” lanjut Imam.
Belum habis kritik terhadap keputusan Jokowi itu, sejumlah partai politik mewacanakan untuk ikut-ikutan menempatkan kadernya yang menjadi menteri pada posisi struktural di partai politiknya.
Salah satunya adalah PDI Perjuangan yang ingin kembali menempatkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani pada struktural partai.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan, Presiden Jokowi sejauh ini hanya memberi kelonggaran rangkap jabatan kepada Airlangga Hartarto.
“Bukan mempersilakan para menteri (rangkap jabatan sebagai ketua umum partai). Tapi sebagaimana yang Presiden katakan setelah pelantikan menteri, itu kan hanya berkaitan dengan Airlangga saja,” ujar Johan.
Presiden, lanjut Johan Budi, mempersilakan Airlangga merangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Perindustrian atas dasar efektivitas.
Pertama, pemerintahan Jokowi-JK secara teknis tinggal berumur satu tahun lagi.
Kedua, Presiden Jokowi memberikan tugas khusus kepada Airlangga berkaitan tugas dan fungsinya sebagai Menteri Perindustrian.
Jika posisi itu diduduki orang baru, Presiden tak yakin orang tersebut dapat menjalankannya dengan baik.
“Dan yang ketiga, Airlangga sudah menyampaikan komitmennya bahwa meskipun dia itu menjabat ketum partai, dia akan tetap fokus ke Kabinet Kerja,” ujar Johan.
Sementara, untuk Idrus Marham, Johan mengatakan, “Asal bukan ketua umum partai politik”.
Untuk para menteri lain yang berasal dari partai politik, Johan mengaku belum dapat menjelaskan secara detil apakah Presiden Jokowi juga akan mengizinkan rangkap jabatan.
Sumber : Kompas.Com
Comments
This post currently has no comments.