Kebakaran di Welpad A Bukti PT SMGP Tak Punya Iktikad Baik

14 Mei 2021 586 Views

Panyabungan, StArtNews-Catatan buruk PT SMGP kembali tertoreh. Siang ini, Jumat (14/5) terjadi kebakaran di Welpad A. Kejadian ini pun menimbulkan persepsi buruk di kalangan masyarakat.

Direktur Eksekutif Madina Institute Al Hasan Nasution kembali angkat bicara. Ia menilai tindak-tanduk PT SMGP dalam mengelola perusahaan membuat masyarakat resah.

“Biarpun tak ada korban jiwa, insiden ini sangat meresahkan dan bisa saja mengancam nyawa dan keselamatan masyarakat. Bahkan ratusan masyarakat terpaksa harus mengungsi,” ujarnya kepada media di Panyabungan.

Al Hasan menambahkan, bocornya gas H2S yang menewaskan 5 warga Sibanggor Julu pada 25 Januari 2021 lalu masih menghantui masyarakat. Terlebih sampai hari ini tak ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal kejadian tersebut murni pelanggaran SOP.

Kebakaran hari ini, jelas mantan Ketua Karang Taruna Madina, adalah bukti pengelolaan PT SMGP dilakukan oleh amatiran.

“Sungguh nurani kita terusik. Hal ini semakin membuktikan bahwa pengelolaan PT SMGP amatiran, sembrono dan amburadulnya manajemen PT SMGP yang konon katanya perusahaan raksasa multi nasional itu,” tegas Al Hasan.

Pria yang pernah menjabat Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Madina ini meminta secara tegas agar Kementerian ESDM melalui Direktur Panas Bumi EBTKE lebih arif menyikapi setiap kejadian di PT SMGP dengan memberikan sanksi penghentian aktivitas PT SMGP.

Hal ini, katanya, karena koorporasi tersebut sama sekali tidak menunjukkan iktikad baik untuk melakukan perbaikan manajemen dan mengedapankan SOP (standard operating procedure) dan standar baku yang berlaku sesuai regulasi.

“Keselamatan rakyat harus dijadikan hukum tertinggi. Insiden ini menyangkut nyawa rakyat. PT SMGP harus ditutup sementara demi memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan,” ujarnya.

Ia juga meminta Kementerian ESDM harus bertanggungjawab dan memberikan garansi manajemen PT SMGP tidak lagi melakukan kesalahan fatal dalam aktivitas perusahaan.

“Masyarakat harus diberikan jaminan perlindungan dan keselamatan. Jangan hanya terkesan melindungi kepentingan perusahaan dengan dalih investasi, kemudian masyarakat yang terus jadi korban” tutup Sekretaris MPI DPD KNPI Madina ini.