Ketua DPR Minta Kepala Daerah Jujur Menyajikan Data Covid-19

9 Juli 2021 329 Views

Ketua DPR RI Puan Maharani. (FOTO ISTIMEWA)

Jakarta, StartNews – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah terbuka dan jujur menyajikan data mengenai Covid-19 guna mengetahui kondisi sebenarnya dan penetapan langkah penanganannya.

“Harus jujur dengan kondisi di daerahnya, supaya kita tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi. Jangan kondisi Covid sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat,” kata Puan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/7/2021).

Puan mengatakan koordinasi dan sinergi pemerintah pusat serta daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pagebluk Covid-19. Dia mengaku tidak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.

Selain itu, Puan juga mengingatkan pemerintah daerah harus menyusun Rancangan APBD tahun 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

“Susun APBD yang prorakyat, yang pro-kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik. Hilangkan hal yang tidak prioritas dan harus mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022,” tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Puan meninjau Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek dan pelaksanaan vaksinasi di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari. Puan juga menyerahkan tambahan 30 ribu dosis vaksin untuk warga Surabaya dan Jawa Timur.

Vaksinasi Covid-19 di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya, akan berlangsung 20 hari, mulai 6 Juli 2021. Target minimal penerima vaksin di lokasi tersebut mencapai 50 ribu orang per hari.

Puan menuturkan, untuk mencapai target 70 persen penduduk sudah divaksin pada November 2021 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus memetakan target dan kemampuan vaksinasi di setiap bulannya.

Menurut Puan, pemetaan penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, mekanisme, dan lain sebagainya.

“Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya,” tutur Puan.

Reporter: Rls/Sir