Ketua Partai Ummat Madina Kasih Catatan untuk RPJMD Madina Tahun 2021-2026

Panyabungan, StartNews – Ketua DPD Partai Ummat Mandailing Natal (Madina) AS Imran Khaitamy Daulay mengkritisi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madina tahun 2021-2026 yang disampaikan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution pada acara forum konsultasi publik yang dihelat di Aula Hotel Madina Sejahtera, Panyabungan, Kamis (23/9/2021).

Imran menilai arah kebijakan yang dimaksud bupati dan wakil bupati Madina dalam rancangan awal RPJMD tersebut sudah tepat, karena sudah membingkai sejumlah persoalan pembangunan yang belum terjawab pada masa kepemimpinan Madina yang lalu.

Imran mencontohkan, arah kebijakan pengembangan ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata berbasis kearifan lokal. Juga peningkatan pelayanan infrastruktur jalan, dan lain sebagainya.

“Kesemuanya jelas tertuju pada upaya mewujudkan mimpi bersama tentang Madina yang mandiri, kompetitif, berkeadilan, dan bermartabat,” kata Imran Khaitamy, Jumat (24/9/2021).

Imran juga menyadari pandangan dan paparan pemerintah terkait rancangan awal RPJMD tersebut belum sempurna karena belum mendapat telaah dari publik . “Karena itu, kesempatan yang diberikan pemerintah seyogianya dapat kita manfaatkan dengan baik,” kata mantan Ketua DPRD Madina ini.

Meski demikian, kata Imran, Partai Ummat Madina menyampaikan beberapa catatan penting untuk dicermati bersama dalam pemutakhiran rumusan RPJMD Madina.

Di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, kata Imran, perlu penjabaran lewat progran-program teknis, sehingga dapat memproteksi pelaku ekonomi di sektor ini dari intervensi barang dari luar daerah, seperti beras, sayuran, buah-buahan, ikan laut dan tawar.

“Untuk hal ini, kami siap berdiskusi lebih panjang lebar,” tutur politisi yang pernah berkiprah di Partai Golkar ini.

Di sektor peningkatan infrastruktur jalan, pihaknya berpandangan agar kebijakan program lebih bermuatan multi-players effect. Selain sebagai sarana lalu lintas sesuai kelasnya, pihaknya mengusulkan agar dibangun ruas-ruas jalan yang lebih bersifat jalan sentra produksi, memutus keterisoliran yang juga dapat berfungsi sebagai jalan-jalan alternatif dan jalan untuk destinasi wisata.

“Hal ini tentu tidak semua medan memungkinkan untuk mencakup semua fungsi itu. Akan tetapi, mohon ditekankan agar setiap peningkatan jalan senantiasa memikirkan fungsi sentra produksi dan fungsi memutus keterisoliran,” ungkap Imran.

Di sektor wisata, pihaknya mengusulkan agar pemerintah berhenti membangun dan mengembangkan wisata yang hanya berorientasi pendapatan asli daerah (PAD), tetapi harus mengandung keluhuran cita-cita program guna memberi ruang baru bagi masyarakat kecil. Sehingga, masyarakat mendapat kesempatan berusaha di objek pengembangan wisata.

“Mimpi kami, bagaimana kelak Madina dapat menghadirkan wisatawan mancanegara lewet kapal pesiar yang bersandar di pelabuhan kita di Batahan. Untuk hal ini, kami juga siap berdiskusi, baik secara teknis maupun konsepsinya,” katanya.

Di sektor sosial, budaya, dan agama, pihaknya menilai perekat-perekatnya semakin renggang. Menurut dia, pemerintah terlalu lama dicurangi ketiga sektor itu.

“Pelayanan yang diberikan hanya bersifat normatif dan orientasinya cenderung anggaran. Jadi, apapun yang dilakukan selalu ditakar dengan ketersediaan anggaran. Tidak dalam pertimbangan yang adil dan seimbang dengan sektor lain. Untuk kedepan, kita harapkan agar pemerintah kembali merasa mesra untuk menggeluti sektor ini,” pungkasnya.

Reporter: Saparuddin Siregar

Komentar Anda

komentar