Mahasiswa Desak Pemkab Madina Tutup PT SMGP, Ini Alasannya

25 Maret 2022 351 Views

Panyabungan, StartNews – Desakan penutupan operasional PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) terus menguat. Kali ini desakan penutupan itu disuarakan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu Madina (AMBM) melalui unjuk rasa di Kantor Bupati Mandailing Natal (Madina) dan DPRD Madina, Kamis (24/3/2022) kemarin. Mereka meminta PT SMGP angkat kaki dari bumi Mandailing Natal.

Penyampaian aspirasi mahasiswa ini tidak berlangsung mulus. Massa mahasiswa sempat saling dorong dengan petugas Satpol PP yang mengamankan unjuk rasa di halaman Kantor Bupati.

Tak puas menyampaikan aspirasinya di kantor eksekutif itu, mahasiswa bergerak ke Gedung Legislatif Madina. Di halaman gedung wakil rakyat itu, mahasiswa sempat membakar ban.

Mahasiswa juga sempat berkomunikasi lewat sambungan telepon dengan Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis yang sedang berada di Medan.

“Saya lagi tugas luar ke Medan sejak kemaren. Jika adik mahasiswa mau masuk gedung DPRD, silakan. Karena itu adalah gedung rakyat,” kata Erwin melalui sambungan telepon seperti dilansir malintangpos.co.id.

Massa mahasiswa kemudian merangsek ke gedung DPRD. Mereka sempat mempertanyakan surat tugas 39 anggota DPRD Madina yang tidak hadir kepada Kabag Persidangan. Ternyata, banyak anggota DPRD yang mangkir karena surat tugasnya sudah kadaluarsa.

Menurut Ahmad Hidayat Batubara, koordinator aksi, sudah banyak warga Desa Sibanggor Julu yang meninggal akibat kecerobohan PT SMGP. Mahasiswa, kata dia, kehadiran perusahaan pembangkit listrik panas bumi tidak membawa banyak manfaat untuk masyarakat Madina. Itu sebabnya, mahasiswa mendesak Pemkab Madina menutup PT SMGP.

Selain menuntut penutupan PT SMGP, mahasiswa menuntut Bupati Madina bertanggung jawab atas kejadian yang merugikan masyarakat. Mahasiswa juga meminta DPRD Madina memperketat regulasi pendirian persoran terbatas (PT) agar tidak sembarangan masuk ke Kabupaten Madina. Mereka juga menutut manajemen PT SMGP bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban masyarakat.

Reporter: Dbs/Sir