Melirik Geliat Produser Film Daerah Di Mandailing Natal

Panyabungan.StArtNews-Sejak tahun 2010, komunitas film daerah berkembang seperti jamur di musim hujan. Kecenderungan itu tampak di seluruh daerah, termasuk di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Tidak terhitung jumlah production house (PH) yang tiba-tiba bermain di segmen film berbahasa daerah. Meskipun tidak semuanya mampu mengemas film sesuai secara profesional, tapi rata-rata terus berproduksi setiap tahunnya.

Tympanum Novem Films misalnya, sebuah PH yang sudah membuat belasan film berbasis daerah Mandailing Natal sejak tahun 2010, tetap eksis hingga sekarang dan berubah nama menjadi Djeges Art. “Jangan ditanya berapa keuntungannya, balik modal saja sudah syukur,” kata Askolani Nasution, sutradara dan produser di PH Tympanum Novem Films kepada StArtNews.

Meskipun begitu, menurutnya selalu harus berproduksi setiap tahun. Karena membuat film bagi mereka bukan sekedar meraih keuntungan besar, tetapi bagian dari pekerjaan kebudayaan. “Ketika televisi hanya didominasi film-film Barat plus sinetron-sinetron yang tidak mendidik, film daerah hadir menutupi kekurangan itu,” kata Askolani Nasution.

Dijelaskannya, kalau kondisi itu tetap melakukan pembiaran, budaya daerah akan tergerus. Membuat film menurut mereka, setidaknya butuh modal sekitar Rp. 30 jutaan, ditambah dengan biaya pencetakan keping DVD sekitar Rp. 40 jutaan. Itu sudah termasuk biaya sensor film dan honor pemain dan kru.

Dengan cost sebesar itu diperoleh sepuluh ribu keping DVD. Lalu didistribusikan ke pihak distributor seharga Rp.7.000 perkeping. Kalau terjual semua, baru diperoleh even break-point. “Jadi sebuah produksi harus terjual di atas sepuluh ribu keping untuk memperoleh laba. Itu belum termasuk pembajakan”ujarnya.

Kalau sebulan tidak terjual, maka segera muncul VCD versi bajakan yang dijual dengan harga yang lebih murah. Dengan begitu, membuat sebuah film daerah amat tinggi resiko kerugiannya. Selain itu, menjual sepuluh ribu keping VCD dengan sistem pemasaran tradisional bukan hal yang mudah. “Karena sulit menebak selera pasar,” kata Ali Fikri Pulungan, bagian pemasaran PH Tympanum Novem Films.

Katanya, persoalan utama komunitas film daerah memang mencakup banyak sisi. Terutama menyangkut peralatan sinematik yang ala kadarnya. Misalnya, kamera yang digunakan paling seharga belasan juta rupiah, sementara PH di Jakarta menggunakan kamera yang harganya ratusan juta rupiah. Belum lagi peralatan lain seperti lampu, rolling camera, screen view, dan lain-lain. Semua masih ala kadarnya.

“Tidak heran jika kualitas film-film produksi daerah tampak jauh dari film televisi dan film layar lebar. Hampir semua PH yang ada di daerah memiliki keterbatasan yang sama, baik dari segi peralatan maupun kemampuan marketing. Produksi nasional selain didukung pemilik modal, juga dapat menyerap iklan. Mereka juga memiliki jaringan dengan televisi. Di daerah, hanya mengandalkan modal kecil plus sistem pemasaran yang masih amat tradisional”ujar keduanya.

Dalam Kongres Kesenian III di Bandung tahun 2015 lalu yang melibatkan perwakilan semua komunitas film daerah, memang ada rekomendasi agar pemerintah pusat memberi bantuan peralatan, kompetensi, dan manajemen film. Bahkan himbauan kepada pemerintah daerah agar membeli royalti film-film produksi daerahnya. Sebab, hanya dengan cara itu komunitas film daerah dapat bertahan.

“Sayangnya, hingga hari ini, rekomendasi itu tidak ada tindak lanjutnya. Para pekerja film daerah memang bisa merambah film-film berkelas nasional. Masalahnya, film nasional akan sangat sulit membuka ruang bagi film-film bergenre budaya daerah. Tentu karena pangsa pasarnya akan sangat sempit. Bahkan perusahaan film nasional juga tampak alergi membuat film termuatan lokal semacam “Toba Dreams”, “Sang Penari”, dan lain-lain. Karena amat besar resiko pasarnya”katanya.

Selain itu, film-film seperti itu akan sulit memberi ruang pemakaian bahasa daerah karena tidak akan terpahami penonton nasional. Padahal, masalah bahasa menjadi domain yang sangat penting bagi produksi film daerah. Film daerah bukan hanya berkisah tentang kondisi sosial di daerahnya, tetapi juga menggunakan bahasa daerah.

Sebab, penyelamatan bahasa daerah juga menjadi misi budaya komunitas film daerah. Ketika bacaan berbahasa daerah semakin sulit diperoleh, film daerahlah yang berperan menutupinya. Apalagi minat baca masyarakat juga makin rendah. Karena itu, Tympanum Novem Films misalnya, sengaja memilih bahasa daerah yang nyaris punah. “Bayangkan, bahasa daerah kita sekarang sepertiga didominasi pilihan kata yang berasal dari bahasa Indonesia,” kata Askolani.

“Dalam satu kalimat yang kita ucapkan, setidaknya ada tiga kata dari bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kalau ini dibiarkan, bahasa daerah lama-lama akan punah. Karena itu, kita membuat film yang sedapat mungkin masih menggunakan bahasa asli. Berbagai dilema itu, sepatutnya komunitas film daerah dimana saja memang layak diperhatikan oleh pemerintah daerah. Karena mereka juga membawa misi penguatan karakteristik budaya lokal. Karena film daerah menjadi alternatif ketika film nasional tidak membuka ruang bagi kebudayaan daerah, dan televisi gagal memberi tontonan yang berbudaya,” pungkasnya.

Reporter : Z Ray

Editor : Hanapi Lubis

Komentar Anda

komentar