Pemprov Sumut Pacu Kontrak Infrastruktur PHTC Rp1,1 Triliun Beres Juni
Soroti lambatnya realisasi fisik infrastruktur di awal tahun, Pemprov Sumut klaim perubahan nomenklatur dinas jadi pemicu serapan anggaran PHTC Rp1,1 triliun belum maksimal.
Medan, StartNews – Perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) pada April 2026 menjadi pemicu belum maksimalnya realisasi fisik proyek infrastruktur dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang berbiaya Rp1,1 triliun.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus berkejaran dengan waktu untuk memastikan seluruh proyek strategis tersebut selesai kontrak pada Juni 2026 agar target pembangunan fisik tidak terbengkalai pada akhir tahun.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumut Faisal Arif Nasution mengungkapkan, masa transisi kelembagaan ini berdampak langsung pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemprov. Akibatnya, pemprov mencatat realisasi keuangan PHTC pada triwulan I baru menyentuh angka Rp115 miliar atau 10,7 persen, dengan capaian fisik yang masih tertahan di angka 10,24 persen dari total pagu anggaran.
“Untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, saat ini sebagian masih berada dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kondisi tersebut turut dipengaruhi perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah yang terjadi pada April 2026,” ujar Faisal Arif Nasution dalam konferensi pers di Lobi Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Rabu (10/6/2026).
Meskipun dihantam kendala birokrasi pada awal tahun, Faisal optimistis pembenahan administrasi ini tidak akan mengganggu target jangka panjang masa kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Pihaknya mengklaim memasuki bulan Juni, sebagian besar proyek infrastruktur yang sempat tertunda pada triwulan I kini mulai memasuki tahap ikatan kontrak resmi.
Selain klaster infrastruktur fisik yang terkendala nomenklatur baru, beberapa program non-fisik dalam PHTC dilaporkan berjalan dengan dinamika yang berbeda.
Program Unggulan Sekolah Gratis (PUBG) senilai miliaran rupiah hingga saat ini belum menyerap anggaran sama sekali karena pelaksanaannya harus menunggu kalender akademik tahun ajaran baru pada Juli mendatang, dengan target menyasar 103.590 siswa di wilayah Nias dan zona terdampak bencana.
Di sisi lain, program jaminan sosial seperti Berobat Gratis (Probis) melalui Universal Health Coverage (UHC) serta pengadaan Solar Dryer Dome untuk stabilisasi harga cabai justru diklaim sudah berjalan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.
Reporter: Sir
Comments
This post currently has no comments.