Naskah Akademik RUU Antiteror Sulit Didapat, Setara Institute Kritik DPR dan Pemerintah

MUSIK & INFORMASI PAGI – Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menimbulkan pertanyaan dari beberapa organisasi sipil yang mengaku kesulitan mengakses naskah akademik RUU itu.

Peneliti dari Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, menilai badan legislatif saat ini cenderung meremehkan fungsi dan tujuan naskah akademik yang sebenarnya menjadi inti dari setiap perubahan undang-undang.

Selain revisi UU Antiteror, polemik soal naskah akademik juga pernah terjadi saat pemerintah dan DPR mewacanakan revisi UU KPK.

“Kecenderungan pemerintah Jokowi dan DPR saat ini tidak pernah ada pembaruan naskah akademik,” ujar Bonar yang juga menjabat sebagai wakil ketua Setara Institute saat ditemui di kantornya, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (3/3/2016).

“Jadi kami tidak tahu penjelasan kenapa harus ada revisi,” kata dia.

Menurut Bonar, sampai saat ini pihaknya belum bisa mendapatkan naskah akademik RUU Antiteror.

Sedangkan keberadaan naskah akademik tersebut penting untuk mengetahui argumen dasar dari setiap pasal yang ditambah maupun diubah.

Dengan begitu, publik bisa ikut memberikan penilaian dan usulan apabila ada pasal-pasal yang tidak sesuai dengan koridor sistem hukum yang diterapkan di Indonesia.

“Setiap revisi harusnya dilampirkan naskah akademik untuk memberikan penjelasan argumen logis kenapa UU tersebut perlu diubah,” kata Bonar.

Selain itu ia juga mengatakan, pada dasarnya Setara Institute memandang perlu ada perubahan UU terkait upaya penanganan terorisme.

UU Antiteror saat ini dinilai kurang memadai dan belum menjangkau perkembangan mutakhir strategi dan modus serangan terorisme.

Namun ia menekankan, revisi UU Antiteror harus dipastikan tidak menimbulkan dampak pelanggaran HAM dan reproduksi teroris baru.

Komentar Anda

komentar