Santri dan Politik Pilkada Madina

Santri dan Politik Pilkada Madina

OPINI-HAM Madina wadahnya santri dan alumni Musthafawiyah adalah masyarakat peduli Madina yang punya pandangan dan penilaian tersendiri pada Pilkada Madina Tahun 2020. Santri harus bisa ikut andil dalam orientasi politik apalagi pada Pilkada Madina yang mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam pandangan sebagian orang, politik bagi kaum santri adalah sesuatu yang tabu, tapi sebenarnya tidak demikian bagi orang yang memahami esensi dari politik itu. Santri harus ada pada garis terdepan dalam menentukan arah politik. Paradigma lama, santri hanya sebatas objek komoditi politik, harus diakhiri. Paradigma baru, dunia santri harus siap dan mampu jadi pilar utama dalam politik, membawa arus politik pada arah positif yang selalu mengedepankan etika dan moral untuk menentukan kebijakan bagi kemaslahatan, dan membuka nuansa baru bukan hanya sekadar pemberi harapan.

Pandangan mengenai politik tabu bagi santri dan di dunia pesantren adalah hal yang wajar melihat fenomena banyaknya pejabat publik/politik yang tersandung kasus. Terlebih status pejabatnya seseorang yang kita anggap tokoh panutan beradat di masyarakat. Akibat kehawaritan itu maka muncul pandangan bahwa santri dan pesantren tidak baik masuk dalam dunia politik, dengan mengutip kaidah Usul fiqih “Daar Al Mafasid Khoirul Min Jalbil Al Mashalikh” atau menolak kemungkaran lebih baik dari pada mengambil manfaat. Sejatinya bagi kaum santri yang berpandangan bahwa kepemimpinan itu merupakan ladang kebaikan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dapat menjabarkan teori politik dengan kaidah “Maslahah Al Mursalah” mengambil konsep bernegara seorang sang sufi dan ahli Tasawuf Al Ghazali ra yang tercinta.

Jika ditelusuri secara mendalam maka landasan teori berpikir dalam politik adalah pertimbangan pada kebaikannya, artinya kekuasaan dan kebijakan yang ada dapat menjalin hubungan masyarakat yang harmonis secara utuh dan kebaikan menyeluruh pada semua lapisan karena memahami kebutuhan masyarakat untuk kemaslahatan. Pada hakikatnya inilah teori politik dan prinsip rumusan ulama-ulama fiqih yang disebut dengan Maslahah Al Mursalah. Prinsip ini menarik manfaat untuk kebaikan dan menghindari kerusakan dalam upaya menentukan arah pemerintahan dalam bernegara demi kebaikan semua menuju Baldatun Thaybatun Wa Robbul Ghafur.

HAM Madina mendukung penuh calon pemimpin Madina yang punya mental agama dan berafiliasi dengan ajaran agama serta dekat dengan ulama. Terlebih Kabupaten Mandailing Natal adalah Kota Santri dan Negerinya Pesantren sebagai serambi Mekkah di Sumatera Utara. Agama adalah solusi dan kunci dalam menjalankan tata bernegara untuk mewujudkan cita dan cinta kita semua buat Madina menuju Madina yang Madani.

Dengan harapan dan doa semoga Almukarrom Mudir Pesantren Musthafawiyah H. Musthafa Bakri Nasution bisa jadi nakhoda kita memimpin Madina dan memberi kemaslahatan bagi masyarakat Mandailing Natal sebagai Negeri yang taat beragama dan santun dalam adat dan budaya.

 

Penulis:

Muhammad Ali Nasution, Ketua HAM Madina dan Sekretaris Partai Nasdem Mandailing Natal.

Komentar Anda

komentar